Foto satelit bagian tengah landasan di pulau Subi Reef, Kepulauan Spratly, Laut Cina Selatan, 8 Januari 2016. Tiongkok membangun pangkalan militer di kepulaun yang measih menjadi sengketa tersebut. REUTERS/CSIS Asia Maritime Transparency Initiative/Digital Globe
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo meminta menteri-menterinya satu sikap terkait dengan Laut Cina Selatan. Bahkan, Presiden Joko Widodo sudah memintanya untuk merumuskan sikap yang jadi acuan.
"Kira-kira gimana supaya pejabat negara itu punya jawaban yang sama. Jangan nanti jawabannya ke sana-sini," ujar Luhut saat dicegat awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin, 13 Juni 2016.
Saat ini, hubungan sejumlah negara ASEAN dengan Cina tentang Laut China Selatan tengah memanas. Penyebabnya, saling klaim atas pulau dan wilayah perairan antara Republik Rakyat Cina, Brunei, Malaysia, Filipina, Vietnam, dan bahkan Indonesia.
Filipina pun sudah melakukan gugatan arbitrase kepada Cina terkait dengan masalah ini. Mahkamah Arbitrase Internasional November tahun lalu menerima gugatan Filipina atas RRC terkait dengan klaim atas Kepulauan Spratly. Putusan sidang arbitrase akan menentukan siapa berhak memiliki Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sejauh 200 mil di sekitar Kepulauan Spratly.
Luhut melanjutkan, bahwa perumusan sikap itu akan dirapatkan besok di kantornya. Namun, ia enggan membeberkan detail perihal siapa saja yang terlibat dan apa saja yang akan dibahas.
Beberapa waktu lalu, Direktur Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri Derry Aman mengatakan isu Laut Cina Selatan akan dibahas pada pertemuan tingkat menteri luar negeri ASEAN dan RRC. Acara itu akan berlangsung di Kunming, Cina, pekan ini.
