Soal Pemeriksaan Sunny di Kasus Reklamasi, Ini Tanggapan KPK

Kamis, 2 Juni 2016 19:10 WIB

Staf khusus Gubernur DKl Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Sunny Tanuwidjaja duduk di ruang tunggu Gedung KPK, Jakarta, 13 April 2016. Penyidik KPK meminta keterangan Sunny sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai proyek Reklamasi Teluk Jakarta untuk tersangka Ketua Komisi D DPRD DKl, M. Sanusi dan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Priharsa Nugraha memastikan penyidikan kasus suap reklamasi terus berjalan. Sampai saat ini, KPK sudah memeriksa sejumlah saksi, termasuk Sunny Tanuwidjaja, staf ahli Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

"Proses penyidikan kasus tersebut masih dan sedang berjalan," kata Priharsa saat dimintai konfirmasi di Jakarta, Kamis, 2 Juni 2016.

Sunny sendiri sudah masuk radar KPK sejak Februari 2016. Orang dekat Ahok sejak 2010 tersebut, menurut seorang penegak hukum, pernah berkomunikasi dengan bos Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma alias Aguan. Status Aguan kini sama dengan Sunny, yakni sudah di-cekal (cegah tangkal) alias dilarang meninggalkan Indonesia.

Dalam percakapan Sunny dengan Aguan, kata penegak hukum tersebut, keduanya membahas kewajiban pengembang membayar kontribusi tambahan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta. Aguan menanyakan peluang menurunkan kontribusi tambahan menjadi 5 persen.

Juru bicara KPK, Yuyuk Andrianti Iskak, tak banyak menanggapi saat ditanya soal peluang membuka rekaman percakapan tersebut dalam persidangan. Pun terkait dengan pemeriksaan lanjutan Sunny. "Tunggu di persidangan saja," tutur Yuyuk melalui pesan WhatsApp.

Sampai saat ini, KPK menetapkan tiga tersangka suap raperda reklamasi. Mereka adalah Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta M. Sanusi; bos Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja; dan karyawannya, Trinanda Prihantoro. Selain Sunny, KPK telah memeriksa Gubernur Ahok.

ARKHELAUS W

Catatan Koreksi:
Sebagian isi dan judul berita ini dikoreksi pada Jumat 3 Juni 2016, pukul 14.15 agar merefleksikan kutipan langsung dari narasumber secara lebih akurat. Redaksi mohon maaf.

Berita terkait

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

1 jam lalu

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.

Baca Selengkapnya

Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir

5 jam lalu

Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir

Dewas KPK menunda sidang etik dengan terlapor Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada Kamis, 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

7 jam lalu

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

Penyidik KPK menggeledah kantor Sekretariat Jenderal DPR atas kasus dugaan korupsi oleh Sekjen DPR, Indra Iskandar. Ini profil dan kasusnya.

Baca Selengkapnya

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

13 jam lalu

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

18 jam lalu

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

Modus penyalahgunaan dana BOS terbanyak adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, yang mencapai 31 persen.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

1 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

1 hari lalu

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

Dua rutan KPK, Rutan Pomdam Jaya Guntur dan Rutan Puspomal, dihentikan aktivitasnya buntut 66 pegawai dipecat karena pungli

Baca Selengkapnya

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

1 hari lalu

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan penyidikan dan penyelidikan kasus korupsi tetap berjalan di tengah konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho

Baca Selengkapnya

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

1 hari lalu

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan tidak ada intervensi dari Mabes Polri dalam kasus eks Wamenkumham Eddy Hiariej

Baca Selengkapnya

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

1 hari lalu

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

KPK memeriksa 15 ASN untuk mendalami keterlibatan Bupati Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor dalam dugaan korupsi di BPPD Kabupaten Sidoarjo

Baca Selengkapnya