Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menghadiri Simposium Anti PKI hari kedua di Balai Kartini, Jakarta, 2 Juni 2016. TEMPO/Hans Yo
TEMPO.CO, Jakarta - Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal Gatot Nurmantyo meminta masyarakat tidak khawatir terhadap Partai Komunis Indonesia. Gatot berpandangan PKI tidak bisa bangkit karena sudah ada aturan yang melarangnya, yaitu ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor 25 Tahun 1966.
"Lembaga mana yang bisa membubarkan MPR? Jadi enggak usah khawatir," kata Gatot setelah menghadiri acara Simposium Nasional Anti-PKI bertema “Mengamankan Pancasila dari Ancaman Kebangkitan PKI dan Ideologi Lain” di Balai Kartini, Jakarta, Kamis, 2 Juni 2016.
Menurut Gatot, kebangkitan PKI tidak bisa hanya dilihat dari permukaan, tapi juga dari bawah permukaan. Selain itu, masih ada ideologi lain yang tak kalah berbahaya, yaitu neokapitalisme dan neoliberalisme. Ia meminta masyarakat bersikap waspada. Menurut dia, TNI akan menjadi benteng utama mencegah komunisme.
Nantinya ada ancaman yang lebih berbahaya lagi. Gatot menyebutkan ancaman itu ialah melonjaknya jumlah penduduk dunia dan krisis energi. Dengan makin bertambahnya penduduk dunia dan ancaman krisis energi, Indonesia mempunyai posisi yang strategis. Hal ini tidak lepas dari sumber daya alam yang dimiliki. Mengutip Presiden Sukarno, Panglima TNI menuturkan suatu hari nanti banyak negara akan iri melihat potensi Indonesia.
Berada di garis Khatulistiwa, Indonesia disebut mempunyai wilayah yang subur. Karena itu, ia meminta semua elemen bangsa bersatu dan bergotong royong mensejahterakan rakyat. "Kalau sejahtera, ideologi apa pun tidak bisa masuk," katanya.
Ihwal alasan kehadirannya dalam Simposium Nasional Anti-PKI itu, Gatot menuturkan, yang menggelar acara tersebut adalah para purnawirawan TNI yang ikut menjaga Indonesia. Selain itu, kehadiran Gatot merupakan bagian dari peringatan hari lahir Pancasila, 1 Juni.
Gatot meminta masyarakat menjadikan Pancasila sebagai falsafah hidup dan sumber hukum. Ia tak ingin ada hukum di Indonesia yang bertentangan dengan Pancasila. "Pancasila itu sumber hukum," ucapnya.
