Soal Kapolri, Seskab Pramono: Saatnya Presiden Memutuskan  

Reporter

Kamis, 2 Juni 2016 14:41 WIB

Presiden RI, Joko Widodo menyampaikan pidatonya pada Peringatan Hari Lahirnya Pancasila dengan tema "Pidato Bung Karno 1 Juni 1945" di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat, 1 Juni 2016. Melalui surat keputusan Presiden, Jokowi menetapkan tanggal 1 Juni 1945 sebagai hari lahir Pancasila. TEMPO/Aditya Herlambang Putra

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Kabinet Pramono Anung tidak membantah ataupun membenarkan kabar Presiden Joko Widodo akan segera mengumumkan kepastian status Kapolri Jenderal Badrodin Haiti. Ia malah memberi sinyal kemungkinan hal itu akan terjadi dalam waktu dekat.

"Sekarang ini adalah periode waktu saat (Presiden Joko Widodo) diharapkan segera memutuskan (soal status Kapolri)," ujar Pramono kepada awak media di kompleks Istana Kepresidenan, Kamis, 2 Juni 2016.

Saat ini status Kapolri tengah menjadi perdebatan. Ada pihak yang mendukung agar masa jabatan Badrodin Haiti sebagai Kapolri diperpanjang, ada pula yang berharap Badrodin segera digantikan. Beberapa nama yang diisukan menjadi pengganti Badrodin adalah Komisaris Jenderal Budi Gunawan dan Komisaris Jenderal Budi Waseso.

PDIP, seperti sebelum-sebelumnya, dikabarkan menjadi pihak yang getol memajukan Budi Gunawan sebagai calon Kapolri yang baru. Budi Gunawan dulu gagal menjadi Kapolri karena Presiden Joko Widodo lebih memilih Badrodin.

Pram melanjutkan, sejauh ini ia belum tahu secara detail perkara jabatan Kapolri itu. Ia menyarankan awak media menunggu Presiden Joko Widodo mengumumkan secara langsung. Sebab, penunjukan Kapolri adalah wewenang Presiden sepenuhnya.

Ketika Tempo menanyakan apakah betul sudah ada pembahasan terkait dengan jabatan Kapolri yang ikut melibatkan Menkopolhukam Luhut Pandjaitan, Budi Gunawan, dan Badrodin Haiti, Pramono tidak membantah. Ia hanya mengatakan, "Yang jelas, tunggu sampai Presiden Joko Widodo mengumumkan," ujarnya.

ISTMAN MP

Berita terkait

Jokowi akan Minta Prabowo Garap 78 Ribu Hektare Tambak Mangkrak Senilai Rp 13 Triliun

12 detik lalu

Jokowi akan Minta Prabowo Garap 78 Ribu Hektare Tambak Mangkrak Senilai Rp 13 Triliun

Presiden Jokowi akan meminta Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menggarap tambak mangkrak di Pantura sekitar 78.000 hektare.

Baca Selengkapnya

Jokowi Resmikan Modeling Tambak Ikan Nila Seluas 80 Hektare di Karawang

26 menit lalu

Jokowi Resmikan Modeling Tambak Ikan Nila Seluas 80 Hektare di Karawang

Presiden Jokowi mengatakan pembukaan modeling tambak ikan nila ini karena ada permintaan pasar yang sangat besar.

Baca Selengkapnya

Presidential Club Alias DPA: Dibentuk Soekarno, Dihapus saat Reformasi dan Dihidupkan Kembali Prabowo?

1 jam lalu

Presidential Club Alias DPA: Dibentuk Soekarno, Dihapus saat Reformasi dan Dihidupkan Kembali Prabowo?

Presiden terpilih Prabowo berniat membentuk 'Presidential Club' yang terdiri atas para mantan Presiden RI untuk menjadi semacam penasihat pemerintah.

Baca Selengkapnya

Jokowi Kunjungan ke Karawang untuk Panen Ikan Nila

1 jam lalu

Jokowi Kunjungan ke Karawang untuk Panen Ikan Nila

Presiden Jokowi juga akan meresmikan Modeling Kawasan Tambak Budi Daya Ikan Nila Salin.

Baca Selengkapnya

Ramai-ramai Ingatkan Prabowo soal Ini Jika Ingin Tambah Kementerian

1 jam lalu

Ramai-ramai Ingatkan Prabowo soal Ini Jika Ingin Tambah Kementerian

Rencana Prabowo menambah jumlah kementerian dari 34 menjadi 40 menuai respons dari sejumlah kalangan. Mereka ingatkan Prabowo soal ini.

Baca Selengkapnya

Apa Kata Presiden Jokowi dan Gibran soal Presidential Club yang Ingin Dibentuk Prabowo?

2 jam lalu

Apa Kata Presiden Jokowi dan Gibran soal Presidential Club yang Ingin Dibentuk Prabowo?

Presiden Jokowi dan putra sulungnya yang juga Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka, menyambut baik pembentukan presidential club.

Baca Selengkapnya

Kabinet Prabowo: antara Orang Toxic dan Nomenklatur 40 Menteri

2 jam lalu

Kabinet Prabowo: antara Orang Toxic dan Nomenklatur 40 Menteri

Prabowo Subianto aktif membuka komunikasi dengan partai-partai yang sebelumnya berseberangan dalam Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Jokowi soal Penambahan Menteri di Kabinet Prabowo, Orang Toxic, hingga Parpol Baru

2 jam lalu

Jokowi soal Penambahan Menteri di Kabinet Prabowo, Orang Toxic, hingga Parpol Baru

Apa kata Jokowi mengenai wacana penambahan menteri di Kabinet Prabowo hingga partai baru setelah tidak dianggap PDIP.

Baca Selengkapnya

Jerman Minta Cina Bantu Negara-Negara Miskin yang Terjebak Utang

3 jam lalu

Jerman Minta Cina Bantu Negara-Negara Miskin yang Terjebak Utang

Kanselir Jerman Olaf Scholz meminta Cina memainkan peran lebih besar dalam membantu negara-negara miskin yang terjebak utang.

Baca Selengkapnya

Terpopuler Bisnis: Tanggapan Jokowi Atas Fenomena Pabrik Tutup, Cerita Pengguna Starlink hingga Viral Pajak Rp9 Juta

4 jam lalu

Terpopuler Bisnis: Tanggapan Jokowi Atas Fenomena Pabrik Tutup, Cerita Pengguna Starlink hingga Viral Pajak Rp9 Juta

Presiden Joko Widodo atau Jokowi memaklumi usaha selalu ada kondisi naik turun.

Baca Selengkapnya