Kiki Syahnakri Tantang Agus Widjojo Berdebat Soal PKI

Reporter

Editor

Elik Susanto

Rabu, 1 Juni 2016 20:20 WIB

TEMPO/Seto Wardhana

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Simposium Nasional Anti-PKI (Partai Komunis Indonesia), Letnan Jenderal (purnawirawan) Kiki Syahnakri, berharap, pemerintah, memberi ruang dialog untuk rekomendasi penyelesaian kekerasan masa lalu. Kiki berharap, Kementerian Pertahanan memfasilitasi dialog mereka dengan Agus Widjojo, Ketua Penyelenggara Simposium Tragedi 1965, yang digelar April lalu.

"Saya minta Menhan memfasilitasi (kami) untuk duduk bersama Agus Widjojo, lalu kami berdialog. Saya berharap, ada satu rekomendasi dari dua simposium itu," kata Kiki di sela simposium bertema "Mengamankan Pancasila dari Ancaman Kebangkitan PKI dan Ideologi Lain" di Balai Kartini, Jakarta, Rabu 1 Juni 2016.

Menurut Kiki, apabila kubu Agus Widjojo berpegang pada Pancasila dan mengedepankan kepentingan umum, seharusnya ada dialog. Namun, kata Kiki, kubu Agus hanya akan menyerahkan hasil rekomendasi simposiumnya kepada pemerintah. "Kami ingin duduk bersama untuk satu rekomendasi," ujar Kiki.

Baca: Kiki Syahnakri Mengkritik, Agus Widjojo Menjawab

Kiki menambahkan, kebijakan pemerintah melihat pro dan kontra terhadap komunisme harus fair dengan melibatkan dua kubu yang sama-sama menggelar simposium. "Kami harap, (pemerintah) jangan hanya menyerahkan dan menyuruh meramu. Kalau tidak cocok, lalu jalan sendiri-sendiri lagi, akhirnya tidak rekonsiliasi, dong," kata Kiki, yang pernah menjadi Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat itu.

Agus Widjojo, yang kini menjabat sebagai Gubernur Lemhanas, menyerahkan hasil rekomendasi kedua simposium tersebut kepada pemerintah. Apabila terjadi saling sanggah pendapat dan rekomendasi, menurut purnawirawan TNI bintang tiga itu, wajar. "Ini akan memperkaya khasanah pemerintah," ucap Agus.

Simposium Nasional bertajuk “Mengamankan Pancasila dari Bahaya PKI dan Ideologi Lain” berlangsung pada 1-2 Juni 2016. Mantan Wakil Presiden Try Sutrisno secara resmi membuka simposium yang dihadiri 49 organisasi, yang disebut-sebut merupakan tandingan Simposium Tragedi 1965 yang digelar di Hotel Arya Duta, Jakarta, April lalu.

Dalam pidatonya, Try Sutrisno menyampaikan rencana peluncuran buku yang membahas kronologi Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar), yang selama ini disalahartikan sebagai surat kudeta oleh Presiden kedua RI Soeharto kepada Presiden pertama RI Sukarno.

Baca: Agus Widjojo: Simposium Anti PKI Tak Ganggu Rekonsiliasi

"Buku kronologi Supersemar penting dibaca. Sebab, sekarang ada pembalikan opini. Dia (Soeharto) sangat loyal dan menghargai Pak Karno. Jangan dikira Pak Harto bertindak macam-macam kepada Pak Karno," kata Try Sutrisno.

Wakil Presiden pada 1993-1998 itu mengaku mengetahui pidato Sukarno yang memberikan penilaiannya terhadap Soeharto terkait dengan peristiwa tersebut. "Waktu itu, Pak Karno bilang seperti ini, 'Jenderal Soeharto telah melakukan tugasnya dengan baik dan saya bangga dengan hal yang dilakukan itu'," kata Try Sutrisno, memaparkan salah satu isi pidato tersebut.


ARKHELAUS W | ANTARA




Berita terkait

Adhi Karya dan PP Dapat Proyek Infrastruktur Kereta Api di Filipina Rp9 T

13 Juli 2023

Adhi Karya dan PP Dapat Proyek Infrastruktur Kereta Api di Filipina Rp9 T

PT Adhi Karya dan PT PP, mendapat proyek infrastruktur kereta api di Filipina senilai Rp 9 triliun. Penandatanganan di depan Presiden Marcos Jr

Baca Selengkapnya

Besok Siang, Jokowi Bakal Lantik Andi Widjajanto Jadi Gubernur Lemhanas

20 Februari 2022

Besok Siang, Jokowi Bakal Lantik Andi Widjajanto Jadi Gubernur Lemhanas

Presiden Jokowi akan melantik Andi Widjajanto menjadi Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) pada Senin, 21 Februari 2022 pukul 11.30 WIB.

Baca Selengkapnya

Wieko: Tak Ada Aturan Durasi Plt Gubernur Lemhanas, Diserahkan ke Presiden

19 Februari 2022

Wieko: Tak Ada Aturan Durasi Plt Gubernur Lemhanas, Diserahkan ke Presiden

Jabatan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) definitif sampai hari ini masih kosong setelah ditinggal Agus Widjojo sejak 27 Januari 2022.

Baca Selengkapnya

Andi Widjajanto Dikabarkan Bakal Jadi Gubernur Baru Lemhanas

18 Februari 2022

Andi Widjajanto Dikabarkan Bakal Jadi Gubernur Baru Lemhanas

Jabatan Gubernur Lemhanas kosong setelah ditinggal Agus Widjojo sejak 27 Januari 2022.

Baca Selengkapnya

Koleksi Mobil Agus Widjojo, yang Baru Dilantik Jadi Duta Besar LBBP RI

28 Januari 2022

Koleksi Mobil Agus Widjojo, yang Baru Dilantik Jadi Duta Besar LBBP RI

Sebagai salah satu pejabat negara yang berprestasi, Agus Widjojo nyatanya tidak memiliki koleksi mobil mewah.

Baca Selengkapnya

Jadi Duta Besar, Agus Widjojo Resmi Melepas Jabatan Gubernur Lemhanas

27 Januari 2022

Jadi Duta Besar, Agus Widjojo Resmi Melepas Jabatan Gubernur Lemhanas

Agus Widjojo telah memimpin Lemhanas selama lima tahun delapan bulan sebelum akhirnya ditunjuk Presiden Jokowi menjadi Duta Besar Filipina.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Nilai Polri Rawan Dipolitisasi jika di Bawah Kementerian

4 Januari 2022

Anggota DPR Nilai Polri Rawan Dipolitisasi jika di Bawah Kementerian

Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto menilai jika Polri ditempatkan di bawah kementerian akan rawan politisasi.

Baca Selengkapnya

Mahfud Md: Pemerintah Belum Ada Wacana Bentuk Kementerian Keamanan Dalam Negeri

4 Januari 2022

Mahfud Md: Pemerintah Belum Ada Wacana Bentuk Kementerian Keamanan Dalam Negeri

Mahfud Md mengatakan pemerintah belum pernah membicarakan pembentukan Kementerian Keamanan Dalam Negeri.

Baca Selengkapnya

Top Nasional: Strategi Hadapi Omicron, Lemhanas Usul Bentuk Kementerian Baru

1 Januari 2022

Top Nasional: Strategi Hadapi Omicron, Lemhanas Usul Bentuk Kementerian Baru

Kemenkes mengatakan 74 persen dari total 68 kasus Omicron di Indonesia dialami pasien yang telah menerima vaksin dosis lengkap

Baca Selengkapnya

Lemhanas: Korupsi Hambat Pembangunan Nasional

31 Desember 2021

Lemhanas: Korupsi Hambat Pembangunan Nasional

Gubernur Lemhanas, Agus Widjojo mengatakan korupsi merupakan hambatan terbesar pembangunan.

Baca Selengkapnya