Kata Agus Widjojo Soal Simposium Tandingan

Selasa, 31 Mei 2016 20:52 WIB

Ketua Panitia Pengarah Simposium Nasional, Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo dalam Simposium Nasional Membedah Tragedi 1965 di Hotel Aryaduta, Jakarta, 18 April 2016. TEMPO/Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional dan Ketua Panitia Pengarah Simposium Membedah Tragedi 65, Letnan Jenderal (Purnawirawan) Agus Widjojo, mengatakan ada perbedaan pendekatan yang dilakukan antara penyelenggaraan Simposium Anti Partai Komunisme Indonesia dengan Simposium Membedah Tragedi 1965, yang digelar pemerintah pada April 2016.

Menurut dia, perbedaan itu adalah adanya pihak yang masih kokoh pada posisi bahaya laten komunis, dan yang ingin penyelesaian melalui rekonsiliasi. "Bukan berarti memberi angin untuk PKI, tetapi melalui 'pemaksaan sejarah'. Setiap pihak melihat dengan cara pandang penyelesaian yang berbeda," kata Agus saat dihubungi Tempo, Selasa 31 Mei 2016.

Pada Simposium yang digagas pemerintah di Hotel Aryaduta pada April 2016, kata Agus, mendesak agar PKI mengakui sejarah kekerasan sebelum 1965. Simposium tersebut, kata dia, memberi keseimbangan antara fakta objektif dan faktual. "Lalu kami mencari solusi pengkotakan atas dendam masa lalu, kami tanyakan, 'kapan berakhir'?" kata Agus.

Selain itu, simposium juga menawarkan rekonsiliasi dan bersepakat bahwa komunisme tidak dapat di Indonesia. "Tidak boleh ada ideologi lain yang ada di Indonesia,” katanya. Menurut Agus, melalui rekonsiliasi akan diidentifikasi bahwa ada korban dalam jumlah besar di semua pihak.

Pada 1945 dan sesudah kemerdekaan, ujar Agus, PKI memberontak dan membunuh pamong praja, polisi, kyai, dan pimpinan partai lain. "Ini berarti sebelum dan sesudah 1965, inilah yang ingin dicapai Aryaduta," kata dia.

Agus menilai pemerintah memiliki kewajiban moral dalam segi kebijakan untuk korban kekerasan masa lalu. Tujuannya, kata dia, bukan memberi peluang bangkitnya PKI atau memanjakan PKI."Tetapi untuk mengembalikan harkat dan martabat manusia sebagai masyarakat baru yang sama," kata dia.

Agus menilai penyelenggaraan simposium perlu dilakukan di alam demokrasi. Kalau masih ada yang berbeda pendapat, kata dia, tidak ada yang bisa melarang. "Biar masyarakat yang menilai, nanti akan memperkaya khasanah masyarakat dalam memahami tragedi 1965," ujar Agus.

ARKHELAUS W.

Berita terkait

Adhi Karya dan PP Dapat Proyek Infrastruktur Kereta Api di Filipina Rp9 T

13 Juli 2023

Adhi Karya dan PP Dapat Proyek Infrastruktur Kereta Api di Filipina Rp9 T

PT Adhi Karya dan PT PP, mendapat proyek infrastruktur kereta api di Filipina senilai Rp 9 triliun. Penandatanganan di depan Presiden Marcos Jr

Baca Selengkapnya

Rektor Unhas Jelaskan Peran Kampus Atasi Potensi Konflik Pemilu 2024

14 Juli 2022

Rektor Unhas Jelaskan Peran Kampus Atasi Potensi Konflik Pemilu 2024

Rektor Unhas mengatakan perlu pembentukan tim terpadu pengelolaan konflik sosial Pemilu 2024 yang diinisiasi oleh Lemhanas bekerja sama dengan kampus.

Baca Selengkapnya

BPIP dan Lemhannas Komitmen Perkuat Ideologi Pancasila

12 Maret 2022

BPIP dan Lemhannas Komitmen Perkuat Ideologi Pancasila

Kementerian atau lembaga pemerintah perlu menyamakan persepsi tentang materi Ideologi Pancasila sehingga tidak ada beragam versi soal Pancasila.

Baca Selengkapnya

Besok Siang, Jokowi Bakal Lantik Andi Widjajanto Jadi Gubernur Lemhanas

20 Februari 2022

Besok Siang, Jokowi Bakal Lantik Andi Widjajanto Jadi Gubernur Lemhanas

Presiden Jokowi akan melantik Andi Widjajanto menjadi Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) pada Senin, 21 Februari 2022 pukul 11.30 WIB.

Baca Selengkapnya

Wieko: Tak Ada Aturan Durasi Plt Gubernur Lemhanas, Diserahkan ke Presiden

19 Februari 2022

Wieko: Tak Ada Aturan Durasi Plt Gubernur Lemhanas, Diserahkan ke Presiden

Jabatan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) definitif sampai hari ini masih kosong setelah ditinggal Agus Widjojo sejak 27 Januari 2022.

Baca Selengkapnya

Andi Widjajanto Dikabarkan Bakal Jadi Gubernur Baru Lemhanas

18 Februari 2022

Andi Widjajanto Dikabarkan Bakal Jadi Gubernur Baru Lemhanas

Jabatan Gubernur Lemhanas kosong setelah ditinggal Agus Widjojo sejak 27 Januari 2022.

Baca Selengkapnya

Koleksi Mobil Agus Widjojo, yang Baru Dilantik Jadi Duta Besar LBBP RI

28 Januari 2022

Koleksi Mobil Agus Widjojo, yang Baru Dilantik Jadi Duta Besar LBBP RI

Sebagai salah satu pejabat negara yang berprestasi, Agus Widjojo nyatanya tidak memiliki koleksi mobil mewah.

Baca Selengkapnya

Jadi Duta Besar, Agus Widjojo Resmi Melepas Jabatan Gubernur Lemhanas

27 Januari 2022

Jadi Duta Besar, Agus Widjojo Resmi Melepas Jabatan Gubernur Lemhanas

Agus Widjojo telah memimpin Lemhanas selama lima tahun delapan bulan sebelum akhirnya ditunjuk Presiden Jokowi menjadi Duta Besar Filipina.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Nilai Polri Rawan Dipolitisasi jika di Bawah Kementerian

4 Januari 2022

Anggota DPR Nilai Polri Rawan Dipolitisasi jika di Bawah Kementerian

Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto menilai jika Polri ditempatkan di bawah kementerian akan rawan politisasi.

Baca Selengkapnya

Mahfud Md: Pemerintah Belum Ada Wacana Bentuk Kementerian Keamanan Dalam Negeri

4 Januari 2022

Mahfud Md: Pemerintah Belum Ada Wacana Bentuk Kementerian Keamanan Dalam Negeri

Mahfud Md mengatakan pemerintah belum pernah membicarakan pembentukan Kementerian Keamanan Dalam Negeri.

Baca Selengkapnya