Juru Bicara Presiden Johan Budi menyampaikan keterangan pers terkait pembentukan Badan Restorasi Gambut di Istana Merdeka, Jakarta, 13 Januari 2016. Johan Budi yang juga mantan Pimpinan KPK tersebut mulai bertugas sebagai Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi usai dilantik Presiden Joko Widodo Selasa (12/1). ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma
TEMPO.CO, Jakarta - Istana Kepresidenan enggan berkomentar perihal digelarnya simposium perkara 65 tandingan. Hal ini diserahkan kepada Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan. "Tanyakan saja ke Menkopolhukam," ujar Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Johan Budi S.P., kepada Tempo, Senin, 30 Mei 2016
Sejumlah purnawirawan militer menggelar simposium tandingan bertema “Mengamankan Pancasila dari Ancaman Kebangkitan Partai Komunis Indonesia dan Ideologi Lain”, yang akan berlangsung pada 1-2 Juni 2016. Mereka merasa aspirasinya tidak terwakili pada Simposium Membedah Tragedi 65, 18-19 April lalu. Salah satu figur militer yang tidak mengakui simposium versi pemerintah itu adalah Mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Mayor Jenderal (Purnawirawan) Kivlan Zen.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung juga enggan berkomentar. Ia juga menyarankan hal itu ditanyakan kepada Luhut. "Saya enggak tahu (soal itu)," ujar Pramono.
Luhut tidak mempermasalahkan atau menganggap simposium tandingan itu sebagai bentuk pembangkangan atas upaya pemerintah menyelesaikan perkara 65 secara baik-baik. Menurut Luhut, simposium tandingan justru memberi pandangan tambahan dalam penyusunan rekomendasi penanganan perkara yang memakan banyak korban itu.
Kalaupun nanti hasil rekomendasi simposium tandingan itu bertentangan penuh dengan simposium sebelumnya, Luhut menjanjikan jalan tengah atau rekomendasi yang mengacu pada perspektif Menkopolhukam.
"Mereka (pelaksana) simposium tandingan juga sudah saya brief soal pandangan pemerintah. Kalau rekomendasi simposium sebelumnya, tidak elok kalau saya buka dulu. Nanti dicontek," ujar Luhut.
