TEMPO.CO, Jakarta - Ketua panitia Simposium Nasional Anti Partai Komunis Indonesia (PKI) Letnan Jenderal purnawirawan Kiki Syahnakri mengatakan bahwa simposium 65 tandingan yang mereka gelar itu terbuka untuk para aktivis hak asasi manusia dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Panitia simposium ini pun mengundang panitia simposium tragedi 1965 yang dilaksanakan April lalu.
"Semua diundang. KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan), Imparsial, Agus Widjojo juga. Kita lihat, mereka mau datang atau tidak," ujar Kiki saat jumpa pers di Gedung Dewan Dakwah, Jakarta Pusat, Senin, 30 Mei 2016.
Kiki menyebut rekomendasi yang dihasilkan Simposium 1965 sebelumnya terlalu berat sebelah. "Dulu yang dibicarakan hanya kejadian pasca 65, itu kan sebuah reaksi. Sebelumnya ada pembunuhan yang dilakukan PKI di Banyuwangi, Kanigoro (Blitar), yang di Jawa Timur," kata dia memberi latar belakang.
Saksi korban pembunuhan oleh PKI yang terjadi pada 1948, menurut dia, akan didatangkan pada simposium pada 1-2 Juli nanti. "Ini supaya berimbang."
Kiki tak ingin menyimpulkan apakah kegiatan mereka itu direstui pemerintah, namun dia mengklaim bahwa Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu akan datang saat pembukaan. "Tim saya tadi sudah ke beliau menyerahkan berkas lengkap kegiatan ini, saya rasa akan datang," ujarnya.
Kata dia, dukungan Ryamizard bersifat formil. "Dukungan dari dia formil, ya dengan kedatangannya itu. Tak ada dukungan finansial."
Undangan juga diberikan pada Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan. Pada Ahad kemarin, Luhut sudah menyatakan bahwa dirinya memang diundang, tapi belum memutuskan akan datang atau tidak.
"Kalaupun pemerintah datang atau tidak, kami tetap jalan," ujar Kiki tegas. Ia mengaku sudah berkoordinasi dengan pihak TNI dan Polri terkait pelaksanaan simposium ini. "Kami sudah laporan, ya tak ada komplain, artinya merestui."
Kiki menyampaikan bahwa panitia berniat mencegah konflik horizontal yang mereka anggap bisa terjadi pasca pelaksanaan Simposium tragedi 1965 bulan lalu, yang dilaksanakan di Hotel Arya Duta, Senen, Jakarta Pusat 18-19 April lalu.
Soal saksi, dia belum bisa memastikan berapa yang akan hadir. "Saya tak tahu yang bisa, pokoknya dari beberapa tempat, Jumlah lebih dari 10 orang, nanti yang akan bicara tak semua," ujar Kiki. Sebagai pelengkap, mereka akan menampilkan display foto- foto korban kekejaman PKI di masa lalu.
Setelah pelaksanaan simposium, para purnawirawan TNI dan sejumlah organisasi masyarakat yang tergabung dalam forum umat Islam, akan melakukan Apel Siaga Nasional pada 3 Juni itu. Apel itu akan dilakukan dalam rangka penolakan terhadap segala aspek yang dianggap memicu atau menandai kebangkitan PKI.
"Apel dilakukan usai shalat Jumat, di Monumen Nasional (Monas). Sebelum apel, ada 'long march' dari Masjid Istiqlal menuju Istana Negara," kata Kiki.
YOHANES PASKALIS
