TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Mayor Jenderal purnawirawan Kivlan Zen mengatakan penertiban atribut berlambang komunisme adalah harga mati. Dia memprotes pemerintah yang masih lembek menyikapi hal tersebut.

Dalam diskusi bertajuk Lawan Komunis Gaya Baru yang diadakan Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan TNI Polri (FKPPI), Rabu, 25 Mei 2016, Kivlan memprotes Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan yang pernah mengatakan atribut palu-arit tersebut bisa jadi bukan simbol Partai Komunis Indonesia (PKI).

"Kata Luhut itu baju trendi. Justru itu awal PKI, di permukaan baru bunga-bunga saja, tapi di bawah mereka sudah siap menyerang," kata Kivlan dalam diskusi yang diadakan di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, tersebut.

Baca juga: Pamflet Palu-Arit Ditempel di Gapura Desa, Polisi Hati-hati

Luhut pernah meminta masyarakat tak menanggapi isu penyebaran PKI secara berlebihan. Dia menegaskan pentingnya pemeriksaan di lapangan, karena palu-arit pada atribut seperti kaus, bisa jadi adalah bagian dari tren remaja yang tak menyiratkan PKI.

"Itu dilihat-lihatlah. Kalau ada satu atau dua kaus, bisa juga itu tren anak muda juga. Yang posting di media sosial itu juga mana? Saya cek, tak ada," ucap Luhut, 9 Mei 2016.

Anggapan itulah yang ditentang Kivlan dan FKPPI. Mereka menganggap kebebasan berekspresi wajar ditemukan di negara maju di Amerika dan Eropa, tapi berlebihan jika ada di Indonesia.

Baca juga: Pakai Kaus Palu-Arit, Pria Ini Wajib Lapor Tiap Pekan

"Kalau negara maju bisa berpikir. Indonesia kan masih 'developing', masih bertumbuh, masih ada kecurigaan," kata Kivlan.

Pemerintah tegas menentang munculnya kembali kebijakan non-Pancasila. Ketegasan itu terlihat pada upaya aparat menertibkan atribut berlambang palu-arit pada awal Mei 2016. Aparat pun menyita sejumlah buku yang dianggap beraliran kiri.

Terkait dengan hal ini, Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigadir Jenderal Sabrar Fadhilah sempat menuturkan tak ada operasi khusus yang digelar untuk mencari penyebar atribut PKI, tapi pengawasan tetap dilakukan.

“Saya kira ini perhatian seluruh bangsa, kan, bahwa ideologi itu terlarang. Jadi penertibannya kami lakukan bersama masyarakat.”

YOHANES PASKALIS

Baca juga:
Heboh Kontribusi Reklamasi: Tiga Skenario Nasib Ahok
Ayu Ting Ting ke Nagita-Raffi: Sok Romantis, Ntar juga Bubar