TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Budiman Sudjatmiko, buka suara atas pernyataan mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Mayor Jenderal Purnawirawan Kivlan Zen yang menuding dia mendukung gerakan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Kivlan menyebut Budiman pro-PKI karena selama ini dikenal gigih memperjuangkan hak petani dalam Rancangan Undang-Undang Desa. Budiman mengatakan kegigihannya memperjuangkan RUU Desa sehubungan dengan tugasnya sebagai anggota Komisi II Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Dewan Perwakilan Rakyat.

BACA: Ini Pasukan Kivlan Zein untuk Hadapi Kebangkitan PKI

Menurut Budiman, masalah pertanahan menjadi salah satu fokus Komisi Pemerintahan Dalam Negeri, yang bermitra langsung dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang. "Ya, kalau kayak gitu, silakan aja dia minta DPR dibubarkan, karena kalau anggota DPR bela petani dianggap PKI," tutur Budiman saat dihubungi, Rabu, 25 Mei 2016.

BACA:
Kivlan Zein: Tak Ada Seminar Lagi, Kami Siap Perang
TERUNGKAP: Memo Ahok ke Bos Podomoro Soal Barter Reklamasi

Budiman mengaku tak ingin bereaksi lebih jauh. "Ya, pikiran-pikiran kunolah itu, enggak layak saya tanggapi. Saya santai saja," ucapnya. Budiman berujar, jika kegiatan konstitusional yang dilakukannya dalam memperjuangkan RUU Desa dianggap mendukung PKI, dia mempersilakan Kivlan menggugatnya.

"Silakan tuntut DPR dibubarkan, tuntut saja semua kegiatan DPR terkait dengan tanah itu sebagai PKI," katanya. Menurut Budiman, pendapat Kivlan tersebut tak berdasar dan tak layak dikonsumsi masyarakat. "Enggak perlu ditanggapi, malah mengurangi kecerdasan bangsa Indonesia. Ya kasihan saja saya."

Budiman menegaskan, yang dilakukan Kivlan hanya membuang waktu dan tak ada pihak lain yang mempermasalahkan persoalan tersebut. "Cuma satu orang yang teriak-teriak, sementara yang lain enggak ada tuh," ucapnya. "Bangsa ini sudah membangun, terus tiba-tiba ada orang yang sudah lewat zamannya ngomong hal yang enggak penting."

GHOIDA RAHMAH

Baca juga:
Heboh Kontribusi Reklamasi: Tiga Skenario Nasib Ahok
Dipanggil DPRD, Ahok: Dewan Ini Pengacara atau Penyalur Jasa