Hari Pertama, Enam Parpol Mendaftar ke Kemenkumham  

Reporter

Selasa, 24 Mei 2016 11:58 WIB

Konfrensi Pers Partai Solidaritas Indonesia. Tempo/Mawardah

TEMPO.CO, Jakarta - Pada hari pertama, enam partai politik menyampaikan permohonan pendaftaran ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Keenam partai tersebut adalah Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Idaman, Partai Beringin Karya, Partai Rakyat, Partai Pribumi, dan Partai Indonesia Kerja.

"Ini baru permohonan dari parpol, tidak ada batasan jumlah parpol yang mau mendaftar untuk diverifikasi," kata Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM Tehna Bana Sitepu di Graha Pengayoman Kemenkumham, Jakarta Selatan, Selasa, 24 Mei 2016.

Ia mengatakan bagi partai politik baru yang ingin mendaftar dapat langsung mendatangi kantor Kemenkumham di Jalan Rasuna Said dengan membawa dokumen yang sudah disyaratkan, seperti akta notaris dan susunan kepengurusan.

Kemenkumham mulai membuka pendaftaran partai politik menjadi badan hukum, hari ini. Proses pendaftaran sampai verifikasi berlangsung selama dua bulan, berakhir pada 24 Juli mendatang.

Adapun tahapan verifikasi partai politik, yakni proses verifikasi administratif dan verifikasi faktual. Dalam proses verifikasi administrasi, Kemenkumham akan meneliti kelengkapan dokumen partai politik. Lalu verifikasi faktual dilakukan dengan cara Kemenkumham mensurvei langsung ke kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Daerah (DPD) tingkat I dan II, hingga tingkat kecamatan setiap partai politik. Hasil verifikasi tersebut akan diumumkan pada Oktober tahun ini.

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Grace Natalie mengapresiasi Kemenkumham yang telah membantu segala proses pendaftaran dan verifikasi. Ia mengatakan partainya siap mengikuti seluruh tahapan verifikasi. "Kami dari internal sudah sangat siap, semua jajaran pengurus dari provinsi, kabupaten dan kota," kata Grace. Dia pun optimistis partainya akan lolos verifikasi.

Menurut Grace, PSI akan segera membawa seluruh berkas dokumen pendaftaran yang dibutuhkan ke kantor Kemenkumham. "Verifikasinya sulit ya karena sangat administratif, kami harus siapkan kantor, perekrutan anggota, dan lainnya," katanya.

GHOIDA RAHMAH

Berita terkait

Narapidana Narkoba Kabur, Kepala Rutan Sukadana Lampung Azis Gunawan Dicopot

3 hari lalu

Narapidana Narkoba Kabur, Kepala Rutan Sukadana Lampung Azis Gunawan Dicopot

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung mencopot jabatan Kepala Rutan Sukadana Azis Gunawan buntut narapidana kabur

Baca Selengkapnya

Kemenkumham Buka Suara soal Pembubaran Ibadah Mahasiswa Katolik di Tangsel

12 hari lalu

Kemenkumham Buka Suara soal Pembubaran Ibadah Mahasiswa Katolik di Tangsel

Ibadah mahasiswa katolik Universitas Pamulang (UNPAM) di Kampung Poncol, Tangerang Selatan dibubarkan warga.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Merasa Toleransi dan Kebebasan Beragama di Indonesia Berjalan Baik

16 hari lalu

Pemerintah Merasa Toleransi dan Kebebasan Beragama di Indonesia Berjalan Baik

Kemenkumham mengklaim Indonesia telah menerapkan toleransi dan kebebasan beragama dengan baik.

Baca Selengkapnya

Syarat Pendaftaran CPNS Polsuspas Lengkap 2024

16 hari lalu

Syarat Pendaftaran CPNS Polsuspas Lengkap 2024

Polsuspas Kemenkumham menjadi salah satu formasi yang banyak diminati pelamar CPNS. Apa saja syarat pendaftaran CPNS Polsuspas 2024?

Baca Selengkapnya

Jadwal Pendaftaran Sekolah Kedinasan 2024 dan Syaratnya

19 hari lalu

Jadwal Pendaftaran Sekolah Kedinasan 2024 dan Syaratnya

Kapan jadwal pendaftaran sekolah kedinasan pada 2024? Ini penjelasan Kemenpan RB serta syarat yang harus dipenuhi ketika mendaftar.

Baca Selengkapnya

Mendag Zulkifli Hasan Kembalikan Aturan Impor Bahan Baku Industri ke Aturan Lama, Ini Alasannya

19 hari lalu

Mendag Zulkifli Hasan Kembalikan Aturan Impor Bahan Baku Industri ke Aturan Lama, Ini Alasannya

Mendag Zulkifli Hasan kembalikan aturan impor bahan baku industri. Apa alasannya? Begini bunyi Permendag 25/2022.

Baca Selengkapnya

Indonesia akan Gugat KPK Inggris soal Kasus Suap Pembelian Pesawat Garuda

19 hari lalu

Indonesia akan Gugat KPK Inggris soal Kasus Suap Pembelian Pesawat Garuda

Lembaga antikorupsi Inggris, Serious Fraud Office (SFO), mendapat kompensasi 992 juta Euro terkait kasus suap pembelian pesawat Garuda pada 2017

Baca Selengkapnya

Komitmen Dorong Hak Kekayaan Intelektual

20 hari lalu

Komitmen Dorong Hak Kekayaan Intelektual

Kemenkumham selama 10 tahun terakhir menelurkan berbagai program untuk mengungkit kesadaran akan Hak Kekayaan Intelektual. Termasuk perjuangan di kancah global demi pengakuan dunia.

Baca Selengkapnya

Menkumham Beri Remisi Lebaran 159.557 Narapidana, Bagaimana Aturan dan Siapa yang Berhak Mendapatkannya?

39 hari lalu

Menkumham Beri Remisi Lebaran 159.557 Narapidana, Bagaimana Aturan dan Siapa yang Berhak Mendapatkannya?

Menkumham berikan remisi khusus kepada 159.557 narapidana saat perayaan Idul Fitri 1445 H. Apa dasar hukum pemberian remisi ini?

Baca Selengkapnya

Remisi terhadap Koruptor Dinilai Bermasalah Setelah Pencabutan PP 99 Tahun 2012

41 hari lalu

Remisi terhadap Koruptor Dinilai Bermasalah Setelah Pencabutan PP 99 Tahun 2012

Eks Penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap menilai remisi terhadap para koruptor lebih mudah setelah pencabutan PP 99 Tahun 2012 oleh Mahkamah Agung.

Baca Selengkapnya