Cerita Anggota DPR yang Serahkan Gajinya ke Polisi Pemulung  

Reporter

Selasa, 24 Mei 2016 07:41 WIB

Brigadir Kepala Seladi, memberi keterangan dalam jumpa pers di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 23 Mei 2016. Bripka Seladi telah menjadi sorotan masyarakat karena selain bertugas di Satuan Penyelenggara Administrasi (Satpas) SIM di Kota Malang, Seladi memilih untuk menjadi pemulung barang-barang bekas. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Bambang Soesatyo rela memberikan gaji pokoknya kepada anggota polisi lalu lintas, Brigadir Kepala Seladi. Hal itu dilakukan sebagai dukungan terhadap anggota polisi yang memilih bekerja sampingan menjadi pemungut sampah atau pemulung guna mencukupi kebutuhannya.

Bamsoet, begitu biasanya politikus Partai Golkar itu disapa, mengutarakan komitmen tersebut saat hadir di acara pemberian penghargaan kepada polisi teladan dari pemimpin DPR di kompleks Parlemen, Senayan, Senayan, Jakarta, Senin, 23 Mei 2016. "Saya akan berikan (gaji) pokok saya mulai bulan ini hingga Desember untuk membantu beliau," ujar Bamsoet.

BACA JUGA
Geger Daging Manusia Dijadikan Kornet, Ini Penampakannya
Wah, Pemerintah Larang Nikahi Brondong, Begini Alasannya


Jika merujuk surat edaran Sekretariat Jenderal DPR Nomor KU.00/9414/DPR RI/XII/2010, anggota DPR periode 2014-2019 mendapat gaji pokok Rp 15,1 juta per bulan. Jika Bambang diasumsikan menyerahkan gaji pokoknya sejak Mei sampai Desember atau 8 bulan, Seladi bakal menerima Rp 120 juta.

Ketua DPR Ade Komarudin berujar, ia terkesan dengan kerja keras dan kejujuran Seladi. "Beliau tidak sungkan menjadi pemulung sampah sebagai penghasilan tambahan di luar jam dinasnya," ujar Akom, sapaan akrab Ade Komarudin, di sela acara pemberian penghargaan tersebut.

Akom mengatakan apa yang dilakukan anggota polisi, yang saat ini bertugas di unit administrasi di Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Kota Malang, memberi contoh teladan kepada masyarakat. "Padahal bisa saja beliau mendapat penghasilan tambahan dengan menerima suap terkait dengan pekerjaannya membantu masyarakat yang ingin membuat surat izin mengemudi (SIM) lebih cepat," katanya.


BACA JUGA
Duh, Adegan Suami-Isteri Disiarkan Live, Penonton Bisa Coba
Dea Mirella: Aku Hancur, Menangis Tiap Dengar Suara Bayi


Selanjutnya: menurut Akom...
<!--more-->
Menurut Akom, ia salut Seladi memilih mengutamakan kejujujuran. Ini juga dipandang sebagai wujud dari revolusi mental. Yang dilakukan Seladi, kata Akom, tidak mudah dijalankan, mengingat banyaknya godaan suap di sekitarnya. Maka, pihaknya pun berinisiatif mengundang Seladi ke parlemen untuk makan siang dan menerima penghargaan tersebut.

Selama menjalankan tugasnya, Seladi mengklaim tak pernah menerima suap. "Selama 16 tahun bertugas, ya tidak pernah terima suap baik uang, makanan, atau apa pun," kata Seladi. Dia melakukan pekerjaan sebagai pemulung sejak 2004 lalu. Dia terbiasa memulung usai melakukan tugasnya di Polres Kota Malang.

"Biasanya setelah piket malam atau setelah jam 6 sore saya keliling cari sampah dan bawa ke rumah," ucapnya. Seladi mengaku membutuhkan penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anaknya. Dia pun tak malu dan tidak masalah melakoni pekerjaan sebagai pemulung. "Saya mohon maaf lebih mudah dan lebih baik jadi pemulung, itu pilihan saya."

GHOIDA RAHMAH


Baca juga:
Heboh Kontribusi Reklamasi: Tiga Skenario Nasib Ahok
Geger Daging Manusia Dijadikan Kornet, Ini Penampakannya

Advertising
Advertising

Berita terkait

Bamsoet Dorong Pembentukan Kembali Dewan Pertimbangan Agung

2 jam lalu

Bamsoet Dorong Pembentukan Kembali Dewan Pertimbangan Agung

Di Indonesia jika presiden terpilih Prabowo Subianto setuju bisa diformalkan melalui Dewan Pertimbangan Agung (DPA) Presiden.

Baca Selengkapnya

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

3 jam lalu

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

12 jam lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Sosialisasi Empat Pilar MPR, Bamsoet Ingatkan Sisi Gelap Kemajuan Teknologi

2 hari lalu

Sosialisasi Empat Pilar MPR, Bamsoet Ingatkan Sisi Gelap Kemajuan Teknologi

Hasil survei Digital Civility Index oleh Microsoft tahun 2020, menempatkan Indonesia sebagai negara yang paling 'tidak sopan' di kawasan Asia Tenggara.

Baca Selengkapnya

Bamsoet Apresiasi Kiprah Asia Cargo Network

2 hari lalu

Bamsoet Apresiasi Kiprah Asia Cargo Network

Di balik sukses ACN, terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi. Termasuk tingginya harga avtur di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

2 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

2 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

2 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

IMI dan TransTrack Bersepakat Kembangkan Teknologi Transportasi

3 hari lalu

IMI dan TransTrack Bersepakat Kembangkan Teknologi Transportasi

TransTrack menyediakan berbagai inovasi teknologi untuk berbagai kebutuhan manajemen operasional armada transportasi.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

3 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya