Sebuah pohon jarak dan tumpukan batu menjadi tanda lokasi Kuburan massal eks anggota PKI di hutan jati KPH Kendal di dusun Plumbon, Ngalian, 6 Juni 2015. Lebar kuburan ini sekitar 5 meter dengan panjang 10 meter. TEMPO/Budi Purwanto
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan tak mempermasalahkan perbedaan pendapat dengan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu soal pencarian kuburan massal korban tragedi 1965.
"Tak setuju ya tak apa, mungkin Pak Menhan tak menangkap betul maksudnya (tujuan pembentukan tim pencari kuburan massal)," kata Luhut di kantor Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, Jumat, 20 Mei 2016. Ryamizard sempat menentang rencana yang dicetuskan Presiden Joko Widodo itu karena dianggap akan menimbulkan keributan.
Luhut menegaskan pihaknya ingin membuktikan kebenaran soal jumlah korban meninggal akibat pemburuan simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI) seusai peristiwa Gerakan 30 September 1965 yang sempat diajukan Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan (YPKP) 1965.
"Kalau dia (Ryamizard) tak mau, berarti dia setuju dengan angka ada 400 korban meninggal itu, dong. Kalau saya, tak setuju. Jadi, mau dibuktikan," kata Luhut.
Kata Luhut, pencarian itu harus dilakukan berdasarkan fakta dan data lengkap. Karena itu, disiapkan tim khusus yang akan menindaklanjuti jurnal dan catatan terkait dengan 122 lokasi kuburan massal yang diserahkan YPKP 1965 kepada Luhut pekan lalu. "Kami harus siapkan betul, ada data lengkap. Nanti ada ahli juga terlibat."
Luhut sudah membenarkan bahwa TNI pun akan terlihat dalam tim tersebut. Persetujuan dari pihak TNI angkatan darat pun sudah didapatnya. Namun dia tak menerangkan jelas mengenai rencana kerja tim tersebut.
"Kapan dilakukan (pencarian makam)? Belum tahu, yang pasti tim bersiap dengan data dan fakta," ujarnya.
Menhan Ryamizard, yang menentang rencana ini, beralasan demi menghindari terjadinya konflik baru. "Bongkar-bongkar kuburan, kalau semuanya marah? Berkelahi semua," ujar Ryamizard di Jakarta, 13 April 2016.
