KPK Periksa Sekretaris MA Nurhadi  

Reporter

Jumat, 20 Mei 2016 11:56 WIB

Nurhadi. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Nurhadi Abdurachman hari ini, Jumat, 20 Mei 2016. Sekretaris Mahkamah Agung itu diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap terkait dengan pengajuan peninjauan kembali yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. PK tersebut berhubungan dengan perkara perdata yang melibatkan dua perusahaan.

Pelaksana harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati Iskak mengatakan penyidik akan memeriksa Nurhadi sebagai saksi untuk tersangka Doddy Arianto Supeno, seorang swasta. "Dimintai keterangan tentang informasi yang diketahui mengenai kasus pengajuan peninjauan kembali perkara perdata di PN Jakpus," kata Yuyuk.

Adapun Nurhadi diduga terkait dengan rasuah tersebut. Pimpinan KPK pernah mengatakan ada indikasi Nurhadi terlibat. Satu indikasinya, saat menggeledah rumah Nurhadi pada April lalu, KPK menemukan uang yang ditengarai berhubungan dengan beberapa perkara yang diselesaikannya.

Kecurigaan KPK bertambah ketika Royani, sopir Nurhadi, tidak memenuhi pemeriksaan penyidik. Royani dua kali dijadwalkan diperiksa sebagai saksi, tapi mangkir. Ia pun akhirnya dicegah bepergian ke luar negeri.

Rasuah ini pertama kali terbongkar ketika KPK mencokok panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Edy Nasution dan Doddy Arianto Supeno, Rabu, 20 April lalu. Dari tangan Edy, KPK menemukan uang sebesar Rp 50 juta yang diduga sebagai duit suap.

Keduanya pun dijadikan sebagai tersangka. Edy disangka sebagai penerima suap, sedangkan Doddy diduga berperan sebagai perantara penyuapan.

Hasil penyidikan KPK, dari transaksi tersebut diketahui bukan pertama kali Edy menerima duit dari Doddy. Pada Desember tahun lalu, Edy pernah menerima uang dari Doddy sebesar Rp 100 juta dari total commitment fee Rp 500 juta.

Selain Nurhadi, hari ini KPK juga memeriksa Chairman Paramount Enterprise Eddy Sindoro sebagai saksi kasus korupsi tersebut. Penyidik telah berkali-kali memeriksa sejumlah karyawan Paramount karena diduga perencanaan suap berlangsung di kantor Paramount.

Eddy ditengarai mengetahui banyak mengenai uang dugaan suap yang diberikan kepada Edy Nasution. April lalu, Eddy dicegah bepergian ke luar negeri.

MAYA AYU PUSPITASARI

Berita terkait

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

10 jam lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya

Pimpinan Mahkamah Agung Diduga Ditraktir Pengacara, Komisi Yudisial Terjunkan Tim Investigasi

22 jam lalu

Pimpinan Mahkamah Agung Diduga Ditraktir Pengacara, Komisi Yudisial Terjunkan Tim Investigasi

Komisi Yudisial masih memverifikasi laporan dugaan pelanggaran kode etik pimpinan Mahkamah Agung

Baca Selengkapnya

Australia dan Indonesia Dukung Perempuan dalam Peradilan

2 hari lalu

Australia dan Indonesia Dukung Perempuan dalam Peradilan

Mahkamah Agung Indonesia saat ini memiliki representasi perempuan tertinggi di antara lembaga penegak hukum di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Makna Dissenting Opinion dan Final and Binding dalam Putusan MK

7 hari lalu

Makna Dissenting Opinion dan Final and Binding dalam Putusan MK

Putusan MK dengan 3 hakim MK opsi dissenting opinion merupakan final and binding dalam aturan konstitusi. Apa artinya?

Baca Selengkapnya

Mahkamah Agung Bebaskan Dua Petani Desa Pakel Banyuwangi, Permohonan Kasasi Dikabulkan

7 hari lalu

Mahkamah Agung Bebaskan Dua Petani Desa Pakel Banyuwangi, Permohonan Kasasi Dikabulkan

Tim advokasi akan menunggu pemberitahuan resmi dari MA untuk mengeluarkan dua petani Desa Pakel yang permohonan kasasinya dikabulkan.

Baca Selengkapnya

KPK Limpahkan Berkas Perkara Hakim Agung Gazalba Saleh ke Pengadilan

8 hari lalu

KPK Limpahkan Berkas Perkara Hakim Agung Gazalba Saleh ke Pengadilan

KPK melimpahkan berkas perkara Hakim Agung Gazalba Saleh yang terlibat dugaan gratifikasi dan TPPU ke Pengadilan Tipikor.

Baca Selengkapnya

Profil Gayus Lumbuun, Ketua Tim Hukum PDIP yang Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

8 hari lalu

Profil Gayus Lumbuun, Ketua Tim Hukum PDIP yang Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Ketua Tim Hukum PDIP Gayus Lumbuun minta KPU menunda penetapan prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih Pilpres 2024. Ini Profilnya

Baca Selengkapnya

Hakim Agung Suharto Terpilih sebagai Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial

9 hari lalu

Hakim Agung Suharto Terpilih sebagai Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial

Hakim Agung Suharto terpilih sebagai Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial menggantikan Sunarto.

Baca Selengkapnya

KPK Eksekusi Bekas Hakim Prasetyo Nugroho ke Lapas Sukamiskin

14 hari lalu

KPK Eksekusi Bekas Hakim Prasetyo Nugroho ke Lapas Sukamiskin

KPK mengeksekusi bekas hakim Prasetyo Nugroho ke Lapas Sukamiskin, Bandung dalam perkara suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA).

Baca Selengkapnya

Setahun Lalu Banding Ferdy Sambo Ditolak Tetap Hukuman Mati, Ini Perjalanan Jadi Vonis Penjara Seumur Hidup

19 hari lalu

Setahun Lalu Banding Ferdy Sambo Ditolak Tetap Hukuman Mati, Ini Perjalanan Jadi Vonis Penjara Seumur Hidup

Setahun lalu banding Ferdy Sambo ditolak alias tetap dihukum mati. Seiring berjalannya waktu, vonis itu diubah jadi penjara seumur hidup. Kok bisa?

Baca Selengkapnya