Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, beri keterangan pers terkait kebijakan dan agenda prioritas Kemendagri, di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, 6 Januari 2015. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Thahjo Kumolo meresmikan kantor baru Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNNP) bertempat di Jalan Kebun Sirih 31, Jakarta pada Kamis, 19 Mei 2016. Badan yang dibentuk pada 17 September 2010 ini juga akan dikepalai oleh Thahjo Kumolo. Rencananya, BNPP akan berkoordinasi dengan sejumlah lembaga negara untuk membuat beberapa pangkalan militer di daerah perbatasan.
Menurut Thahjo, pembuatan pangkalan militer ini dimaksudkan untuk menjaga stabilitas keamanan di perbatasan. Pasalnya, di daerah perbatasan dianggap masih rentan terjadi pelanggaran batas negara hingga kejahatan penyelundupan narkoba. ”Ini adalah bentuk kedaulatan di Indonesia. Perbatasan mutlak harus dijaga,” katanya saat meresmikan Gedung BNPP.
Lembaga baru ini telah memiliki badan-badan perwakilan di berbagai provinsi antara lain; Riau, Kepulauan Riau, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, Kalaimantan Timur, Kalimantan Utara dan Papua Nantinya, BNPP juga akan menambah kantor perwakilan di kabupaten daerah perbatasan. “Perbatasan harus dikelola dengan baik, ini menyangkut kedaulatan dan pembangunan kita,”kata Thahjo Kumolo.
Tjahjo Kumolo mencanangkan untuk membangun pangkalan militer di daerah-daerah perbatasan di Indonesia. Lewat lembaga ini akan dikoordinasikan dengan instansi terkait seperti TNI dari tiga angkatan yakni darat, laut, dan udara.
Pembangunan pengakalan militer antara lain di Kabupaten Morotai, Kepulauan Maluku dan Kabupaten Entiong di Kalimantan Barat. Pangkalan militer akan menjadi simbol kedaulatan bagi negara Indonesia. ”Banyak pelanggaran di perbatasan, termasuk masalah kejahatan narkoba. Untuk itu kami perlu membangun simbol-simbol kedaulatan di sana,” kata Tjahjo.
Apabila langkah ini dapat terlaksana dengan cepat, kata Tjahjo Kumolo, diharapkan menjadi rangsangan pembangunan di daerah perbatasan. “Kalau bisa bangun pangkalan militer, pasti ada pembangunan kelanjutannya. Ini sesuai dengan visi Presiden Jokowi tentang percepatan pembangunan di daerah perbatasan,” ujar politikus PDI Perjuangan ini.
