TEMPO.CO, Bandung — Sekretaris Daerah Jawa Barat, Iwa Karniwa, mengatakan realisasi anggaran pemerintah provinsi hampir menembus 30 persen dari total anggaran, yang tahun ini mencapai sekitar Rp 28,6 triliun.

“Realisasi keseluruhan sudah hampir Rp 8 triliun Mei ini,” kata dia di Bandung, Kamis, 19 Mei 2016.

Iwa mengklaim realisasi anggaran pada periode yang sama tahun ini lebih besar dibandingkan tahun lalu. “Sekarang sudah lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Biasanya bulan-bulan ini masih kecil realisasinya,” kata dia.

Menurut Iwa, sejumlah regulasi baru yang dicoba tahun ini membantu mendongkrak realisasi anggaran. Salah satunya kebijkan untuk percepatan pengiriman dana bagi hasil pajak daerah, yang tidak perlu lagi menunggu permintaan bupati/walikota. “Sekarang transfer langsung berdasarkan laporan realisasi pendapatan,” kata dia.

Transfer dana bagi hasil pajak daerah itu dijadwalkan pengirimannya setiap triwulan. Ini berbeda dengan pengiriman dana bagi hasil pada triwulan empat, yang menunggu rekonsiliasi dana bagi hasil dari realisasi target pendapatan.
“Realisasi pendapatan sampai pertengahan Desember itu, dikurangi penyaluran selama triwulan satu sampai tiga, sisanya itu yang ditransfer di triwulan empat,” kata Iwa.

Iwa mengatakan bagi hasil itu meliputi sejumlah pajak daerah yang dikutip pemerintah provinsi. Ini seperti pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan, cukai rokok, pajak air permukaan, serta sejumlah retribusi. “Kita akan percepat itu di triwulan dua menjadi 50 persen,” kata dia.

Iwa mengatakan, pemerintah provinsi juga tengah menguji aturan baru debirokratisasi administrasi untuk mendongkrak percepatan pencairan anggaran. “Proses pencairan kita sederhanakan tapi tidak mengurangi kehati-hatian, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata dia.

Pemerintah provinsi juga tengah mempercepat tender venue untuk perhelatan Pekan Olahraga Nasional (PON) yang diantaranya merupakan pengadaan barang dan jasa. “Krusialnya mengejar waktu pelaksanaan PON sehingga kita melakukan percepatan sehingga pengadaan barang dan jasa bisa lebih cepat,” kata dia.

Iwa mengatakan sejumlah pos anggaran pemerintah provinsi mengalami kenaikan. Yang terbesar seperti pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang seluruhnya Rp 9,6 triliun sudah cair Rp 5,04 triliun atau setara 52,21 persennya.

“Ini yang dipantau sangat ketat karena akan berdampak langsung terhadap pertumbuhan karena perputaran uangnya di daerah,” kata dia. Selanjutnya dana bagi hasil pajak daerah yang ditargetkan tahun ini Rp 6,3 triliun, sudah dikirimkan ke daerah Rp 960 miliar

Iwa mengatakan, tiga dinas/badan/lembaga daerah dengan realisasi anggaran tertinggi adalah Inspektorat Jawa Barat 35,14 persen, Sekretariat DPRD Jawa Barat 34,07 persen, BKPP Wilayah 1 yaitu 33,61 persen.

Sementara tiga yang terendah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan, Dinas Olahraga dan Pemuda, serta Dinas Permukiman dan Perumahan yang ketiganya rata-rata realisasi anggarannya baru 10 persen. “Tiga terendah ini rata-rata baru pembayaran uang muka tender,” kata dia.

Sehari sebelumnya, Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar, mengatakan pemerintah provinsi sedang menguji sejumlah inovasi untuk mempercepat realisasi anggaran tahun ini. Ini dilakukan dengan pengendalian pengelolaan keuangan terintegrasi dan lewat sistem informasi pengelolaan keuangan daerah.

AHMAD FIKRI