TEMPO.CO, Bojonegoro - Sekitar 500 personel Bintara Pembina Desa (Babinsa) anggota Komando Distrik Militer Bojonegoro mengawasi 430 desa/kelurahan di 28 kecamatan di kabupaten ini. Hal itu dilakukan menyusul isu bangkitnya Partai Komunis Indonesia (PKI).
Menurut Komandan Kodim Bojonegoro Letnan Kolonel Donova Pri Pamungkas, personel Babinsa sudah sepekan mengawasi pergerakan isu bangkitnya PKI. Menurut dia, untuk sementara tugas Babinsa tersebut hanya melakukan pengawasan, belum ada penindakan. ”Ya, anggota Babinsa saya rutin buat laporan,” katanya kepada Tempo, Rabu, 18 Mei 2016.
Donova mengatakan, hingga saat ini, personel Babinsa belum menemukan lambang palu arit yang merupakan simbol komunis. Lambang tersebut biasanya dicetak di kaus, bendera, pulpen, serta bros di dada dan di topi. Anggota Babinsa melakukan pengawasan dengan komunikasi dengan sejumlah tokoh masyarakat serta pimpinan di desa dan kelurahan.
Menurut Donova, jika dalam pengawasan ditemukan simbol dan lambang PKI, pihaknya akan langsung menangkap dan akan menyerahkannya kepada polisi. “Kami tangkap kalau ada gerakan,” katanya. Menurut dia, di Bojonegoro ada beberapa kecamatan dan perkampungan yang pada 1965 pernah menjadi basis PKI.
Sebelumnya, sosialisasi gerakan anti-PKI di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, dilakukan hingga di desa-desa. Di Kecamatan Parengan, digelar rapat koordinasi antar-aparat desa dan kecamatan membahas penanggulangan bahaya komunisme G30S PKI.
Camat Parengan Didik Purwanto mengatakan rapat koordinasi sengaja digelar di daerahnya karena ada dua kecamatan, yaitu Parengan dan Semanding, yang dulunya merupakan basis PKI. Di daerah ini juga terdapat dua kuburan massal di Kampung Sukoharjo.”Ya, tentu kami waspada dan mencegah agar gerakan ini tidak berkembang lagi.”
