TEMPO Interaktif, Jakarta:Keuangan partai politik sejak pemilihan umum 1955 tak pernah diaudit dan diketahui oleh publik. Akibatnya, sangat sulit dilacak dari mana saja suatu partai mendapat suntikan dana. "Keuangan partai tak pernah dipegang oleh bendahara partai, tapi oleh partisipan. Karenanya, tak pernah diketahui sumber keuangan partai dan penggunaannya," kata Sekretaris Jenderal Transparansi Internasional Indonesia, Emmy Hafild, di Jakarta, Senin (13/1). Dijelaskan, selama ini, keuangan partai-partai politik langsung digunakan oleh para partisipan partai jika akan melakukan kampanye, atau kegiatan lainnya. Buntutnya, tak pernah ditemukan berapa keuangan partai di bendahara. Bendahara Pengurus Transparansi, Paul Hadiwinata, menambahkan banyak dana partai yang bersumber dari hamba Allah yang sulit dilacak sumbernya. Apalagi, sampai kini belum ada tolok ukur yang bisa dijadikan patokan suatu partai bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. "Ikatan Akuntan Indonesia harus mengusulkan standar seperti apa keuangan partai yang ideal," katanya. Cuma, Emmy Hafild pesimis usulan transparansi dana partai itu diterima DPR untuk dimasukan ke dalam Undang-Undang Partai Politik yang kini sedang dibahas. Sebab, pada dasarnya, setiap partai politik tak ingin diketahui dari mana sumber dana untuk menjalankan partainya. "Setiap partai, biasanya, mengelak membeberkan sumber dananya. Mereka akan menyuruh menanyakan ke Komisi Pemilihan Umum," katanya. Persoalannya, "Berapa orang dari rakyat kita yang bisa akses ke KPU?" lanjut Emmy. Padahal, sumber dana partai penting diketahui oleh publik untuk mengukur partai mana saja yang benar-benar didukung oleh rakyat. Selain itu, sumber dana partai bisa menjadi tolok ukur, apakah suatu partai bersih korupsi atau tidak. Menurut Emmy, dimasukkannya transparansi dana partai ke dalam Undang-Undang bisa menjadi landasan hukum bagi akuntan publik untuk mengaudit dana setiap partai. "Partai politik itu bertanggung jawab pada rakyat. Jadi, wajar kalau pemilihnya tahu sumber keuangannya," tandasnya. Selain transparansi dana partai, Emmy juga mengusulkan agar setiap partai diaudit kinerjanya. Hal itu penting dilakukan untuk mengetahui kebijakan suatu partai terhadap kerja pemerintah. "Misalnya, apakah partai A mendukung release and discharge (pembebasan utang konglomerat bermasalah) atau tidak," katanya. (Bagja Hidayat-Tempo News Room)