TEMPO.CO, Bandung - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengaku sudah meminta salah satu BUMD milik pemerintah provinsi untuk menjajaki kemungkinan kerja sama dengan pengelola Kebun Binatang Binatang Bandung. “Secara informal, mungkin kita ngobrol-ngobrol dulu. Kalau langsung formal, khawatir terlalu dini, terlalu jauh. Ini sama sekali bukan intervensi, melainkan lebih kepada ungkapan kewajiban moral. Ini kekayaan kita semuanya. Saya dan kita semua sudah menikmati sejak dulu,” kata dia di Bandung, Selasa, 17 Mei 2016.

Aher—sapaan Ahmad Heryawan—enggan membeberkan nama BUMD yang dimintanya menjajaki kerja sama dengan Yayasan Margasatwa Tamansari selaku pengelola Kebun Binatang Bandung. "Kami minta teman-teman BUMD menjajaki. Jangan resmi dulu, informal dulu. Kalau ketemu, titik temunya jelas, menguntungkan, dalam arti penyelamatan binatang, penyelamatan satwa, dan kebun binatang sebagai entitas bisnis,” tutur dia.

Menurut Aher, kebun binatang merupakan kekayaan warga Bandung dam Jawa Barat. Dia mengaku sebagai satu dari sekian banyak warga Jawa Barat yang menikmati keberadaan kebun binatang itu. “Apalagi ini sudah sangat lama, boleh jadi perlu perhatian kita semua. Perlu didorong kehadiran pihak-pihak lain yang selama ini belum hadir untuk terlibat dan mengembangkan. Saya kira, bagus kalau cara pandang kita, selain mengkritik, menyelesaikan apa yang terjadi. Pada saat yang sama, menyelamatkan yang masih ada, bahkan mengembangkan,” kata dia.

Aher menjanjikan dukungan penuh pemerintah provinsi dalam kerja sama itu. Salah satunya kesediaan menggelontorkan dananya untuk perbaikan kebun binatang tersebut lewat kerja sama pengelola kebun binatang itu dengan BUMD. “Itu nanti kalau BUMD masuk, butuh modal, kami suntik lagi modal. Mudah-mudahan BUMD punya simpanan kalau tidak mencukupi dengan penyertaan modal,” ucap dia.

Lewat kerja sama yang ditawarkan itu, Aher berjanji melibatkan rumah sakit hewan milik pemerintah provinsi dalam mengawasi hewan di Kebun Binatang Bandung. “Pada saat yang sama, kita punya perangkatnya untuk merawat hewan. Kelihatannya kemarin tidak terawat karena tidak ada dokternya, kabarnya,” kata dia.

Aher mengaku dokter hewan pemerintah provinsi sempat dikirimnya kemarin untuk ikut memeriksa hewan di Kebun Binatang Bandung. “Sekarang sudah. Ketika ada kasus, dokter hewan yang memeriksa, selain dari Taman Safari, dari Dinas Peternakan. Pada masa mendatang harus jadi sistem. Keterlibatan pemerintah provinsi, termasuk pemerintah daerah yang paling dekat, Kota Bandung, wajar terlibat untuk mengawasi,” ujar dia.

Menurut Aher, Jawa Barat masih membutuhkan lebih banyak lagi kebun binatang serupa. “Di Jawa Barat jangan hanya ada satu, mungkin di Kuningan, di Garut yang ada juga diperluas, di Bogor atau Sukabumi wajar juga. Orang yang butuh hiburan di Jawa Barat ini 46 juta orang, dan salah satu hiburan yang menyenangkan orang, bagi anak-anak, itu ketemu dengan satwa,” kata dia.

Sebelumnya, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengaku akan melayangkan somasi kepada pengelola Kebun Binatang Bandung. "Lagi pengumpulan data dua hari ini. Mudah-mudahan besok ada kabar. Besok tim penasihat hukum Pemerintah Kota Bandung dari Unpad akan memberikan paparan dan kajian hasilnya seperti apa," katanya.

Ridwan Kamil menambahkan, persoalan antara Pemerintah Kota Bandung dan pengelola Kebun Binatang Bandung hanya sebatas masalah tunggakan-tunggakan. Sebelum masuk ke pengadilan, kasus tersebut akan diselesaikan antarkuasa hukum. "Biar hukum yang menentukan kebenaran ada di pihak mana," ujarnya.

AHMAD FIKRI