Ryamizard: Mereka Bilang Tak Ada, Jangan-jangan Dia Komunis  

Reporter

Editor

Sunu Dyantoro

Jumat, 13 Mei 2016 11:19 WIB

Menhan Ryamizard Ryacudu dan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menyaksikan penandatanganan kesepakatan Pembinaan Bela Negara di gedung Bhineka Tunggal Ika, Kemenhan, Jakarta Pusat, 13 April 2016. TEMPO/Yohanes Paskalis

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu kecewa kepada pihak yang selalu membantah adanya bahaya laten dari kebangkitan Partai Komunis Indonesia. Ryamizard juga mencurigai pihak-pihak yang membantah adanya bahaya laten sebagai bagian gerakan kiri tersebut.

"Mereka bilang enggak ada lagi itu, enggak ada lagi bahaya laten PKI. Eh, sekarang ada lagi. Mungkin jangan-jangan dia kali yang komunis," ujar Ryamizard dalam acara Silaturahmi Purnawirawan TNI/Polri serta Organisasi Masyarakat Keagamaan dan Kepemudaan di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Jumat, 13 Mei 2016.

Ryamizard menyatakan selalu mewanti-wanti bahaya kebangkitan PKI. Namun selalu saja ada pihak yang membantahnya. "Dulu saya sering bilang bahaya laten komunisme. Eh, malah diketawain," ucapnya.

Sebelumnya, dia berujar, bahaya laten PKI benar adanya. Menurut dia, jika dibiarkan terus-menerus, hal ini akan semakin berbahaya. "Bahaya laten ini ada. Saya enggak mau itu dibilang enggak ada terus. Kalau dianggap begitu terus, bisa bahaya," tutur Ryamizard.

Ryamizard berharap maraknya isu kemunculan PKI ini tidak membuat negara terpecah. Keributan yang terjadi akibat kemunculan gerakan kiri ini bisa merusak persatuan negara. "Kalau ada hasut sana hasut sini, nanti ada pertumpahan darah. Mari, kita hidup damai. Ini orang ribut bisa merusak negara," katanya.

Tentang ramainya atribut PKI di masyarakat, Selasa lalu, Kepolisian RI terus berupaya mengusutnya. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Komisaris Besar Agus Rianto menyatakan kepolisian masih mempelajari kasus ini.

"Sesuai dengan perintah Kapolri, ini harus didalami. Jangan sampai ada pihak yang memanfaatkan situasi untuk menyebarkan paham tertentu," ucap Agus saat dihubungi Tempo, Jakarta, Selasa, 10 Mei 2016.

Menurut Agus, kepolisian sangat berhati-hati dalam mengusut kasus ini. Sebab, bukti foto melalui akun media sosial saja tidak cukup untuk menjadikan orang tersebut sebagai tersangka. Menurut dia, foto-foto dapat dengan mudah diedit.

Karena itu, Agus mengaku polisi masih kesulitan melacak berapa jumlah orang yang terjaring kasus ini. Apalagi banyak juga kasus yang terjadi di daerah.

ARIEF HIDAYAT




Berita terkait

Anies Baswedan di Ijtima Ulama Sebut Tak Kompromi dengan Komunisme

18 November 2023

Anies Baswedan di Ijtima Ulama Sebut Tak Kompromi dengan Komunisme

Anies Baswedan mengatakan, pihaknya memahami betul bahwa Indonesia adalah sebuah negeri yang berdasar Pancasila.

Baca Selengkapnya

Situasi Politik Jakarta Menjelang Peristiwa G30S 1965, PKI dan TNI Bersitegang Soal Angkatan Kelima

28 September 2023

Situasi Politik Jakarta Menjelang Peristiwa G30S 1965, PKI dan TNI Bersitegang Soal Angkatan Kelima

Menjelang meletusnya G30S 1965, situasi politik sangat tegang. PKI dan TNI bersitegang soal angkatan kelima.

Baca Selengkapnya

Hari Ini 205 Tahun Kelahiran Karl Marx, Jejak Filsuf yang Bolak-balik Dideportasi

5 Mei 2023

Hari Ini 205 Tahun Kelahiran Karl Marx, Jejak Filsuf yang Bolak-balik Dideportasi

Pemikiran Karl Marx dituangkan pada sejumlah buku, dua di antaranya adalah Das Kapital dan Communist Manifesto.

Baca Selengkapnya

Mengenang Tan Malaka, Bapak Republik Indonesia Pemikirannya Diserap Sukarno - Hatta

26 Februari 2023

Mengenang Tan Malaka, Bapak Republik Indonesia Pemikirannya Diserap Sukarno - Hatta

Tan Malaka salah satu pahlawan nasional, dengan banyak nama. Pemikirannya tentang konsep bangsa Indonesia diserap Sukarno - Hatta.

Baca Selengkapnya

Anwar Ibrahim Jamin Tak Akui LGBT, Sekularisme, Komunisme di Pemerintahannya

7 Januari 2023

Anwar Ibrahim Jamin Tak Akui LGBT, Sekularisme, Komunisme di Pemerintahannya

PM Malaysia Anwar Ibrahim menegaskan tak akan menerima LGBT, sekularisme, dan komunisme di pemerintahannya. Ia mengatakan telah difitnah.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Sebut Pasal 188 RKUHP Tak Akan Cederai Kebebasan Berpendapat

29 November 2022

Pemerintah Sebut Pasal 188 RKUHP Tak Akan Cederai Kebebasan Berpendapat

Juru Bicara Tim Sosialisasi RKUHP, Albert Aries mengatakan pasal 188 tidak akan mencederai kebebasan berpikir dan berpendapat.

Baca Selengkapnya

Perlu Tafsir Ketat Soal Larangan Penyebaran Paham yang Bertentangan dengan Pancasila di RKUHP

29 November 2022

Perlu Tafsir Ketat Soal Larangan Penyebaran Paham yang Bertentangan dengan Pancasila di RKUHP

Anggota DPR Komisi Hukum Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari, menilai perlu ada tafsir ketat terhadap pasal 188 RKUHP.

Baca Selengkapnya

5 Situasi Menjelang G30S, Pertentangan TNI dan PKI Makin Memanas

26 September 2022

5 Situasi Menjelang G30S, Pertentangan TNI dan PKI Makin Memanas

G30S menjadi salah satu peristiwa kelam perjalanan bangsa ini. Berikut situasi-situasi menjadi penyebab peristiwa itu, termasuk dampak setelah G30S.

Baca Selengkapnya

Draf RKUHP: Ingin Ganti atau Tiadakan Pancasila Diancam 5 Tahun Penjara

11 Juli 2022

Draf RKUHP: Ingin Ganti atau Tiadakan Pancasila Diancam 5 Tahun Penjara

RKUHP juga menyebut penyebaran ideologi komunisme atau marxisme-leninisme juga diancam penjara, kecuali belajar untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Baca Selengkapnya

Sejak Kapan Hari Lahir Pancasila Jadi Hari Libur Nasional?

1 Juni 2022

Sejak Kapan Hari Lahir Pancasila Jadi Hari Libur Nasional?

Pemerintah belakangan menetapkan Hari Lahir Pancasila sebagai hari libur nasional. Sejak kapan hal tersebut berlaku?

Baca Selengkapnya