TEMPO.CO, Bandung - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan penambahan keluarga miskin penerima Program Keluarga Harapan (PKH) berlaku bulan depan. “Mulai Juni, bulan depan, insya Allah penerima PKH akan bertambah, dari 3,5 juta keluarga sangat miskin menjadi 6 juta keluarga sangat miskin,” katanya selepas menghadiri Annual Summit Program Keluarga Harapan Provinsi Jawa Barat di Sasana Budaya Ganesha, Bandung, Kamis, 12 Mei 2016.

Khofifah mengatakan penambahan 2,5 juta keluarga sangat miskin itu menambah porsi penduduk dengan status sosial ekonomi terendah yang menjadi sasaran program bantuan tunai pemerintah. Di Jawa Barat saja, misalnya, penerima PKH bertambah 420 ribu keluarga miskin.

Menurut Khofifah, pemerintah menargetkankeluarga sasaran yang menerima bantuan tunai lewat program PKH menjadi mandiri. Dia mengklaim program PKH efektif memutus mata rantai kemiskinan.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menyanggupi permintaan untuk mengintegrasikan program bantuan sosialnya dengan PKH. “Penerima PKH ditambah, atau bisa juga diintegrasikan dengan program lain. Di Jawa Barat ada program (perbaikan) rutilahu (rumah tidak layak huni). Kemarin ada persoalan perundang-undangan, sehingga rutilahu tidak diperbolehkan. Insya Allah tahun depan puluhan ribu yang tertunda itu akan kita anggarkan kembali,” katanya.

Aher, sapaan Ahmad Heryawan, mengatakan bantuan sosial rutilahu provinsi tahun kemarin yang ditujukan pada 38 ribu unit rumah tidak bisa disalurkan gara-gara perubahan aturan yang melarang pemberian bantuan sosial pada warga yang tidak memiliki badan hukum. “Masyarakat tidak mampu mana yang berbadan hukum? Sekarang sudah diperbolehkan, sehingga puluhan ribu (bantuan) rutilahu akan berdampingan dengan PKH,” ujarnya.

Kepala Dinas Sosial Jawa Barat Arifin H. Kertasaputra mengatakan saat ini penerima program PKH di Jawa Barat lebih dari 649 ribu keluarga miskin. Angka ini belum ditambah dengan keluarga miskin sasaran tambahan bulan depan.

Total dana pemerintah dalam program PKH saat ini di Jawa Barat menembus Rp 1,1 triliun. “Bantuan langsung kepada masyarakat miskin Rp 900 miliar, sisanya untuk administrasi serta honor pedamping,” kata Arifin di Bandung, Kamis, 12 Mei 2016.

Arifin mengaku belum tahu rincian penambahan kucuran anggaran PKH di Jawa Barat dengan adanya penambahan 420 ribu keluarga sasaran bulan depan. Biasanya, porsi dana yang diterima Jawa Barat dalam program PKH berkisar 20 persen total dana yang disediakan pemerintah. “Dengan adanya penambahan kuota nasional ini, jumlah penerima PKH hampir 1 juta lebih keluarga,” ujarnya.

Program PKH merupakan akumulasi dari berbagai program bantuan tunai yang disediakan pemerintah di antaranya bantuan bagi ibu hamil, nifas, atau yang memiliki balita, biaya sekolah siswa miskin jenjang SD dan SMP, anak-anak putus sekolah, dan penyandang disabilitas. Arifin mengatakan pengucuran bantuan itu bergantung pada hasil evaluasi pendamping.

Selain keluarga penerima PKH, pemerintah menambah pendamping. “Kemungkinan akan ada penambahan 11 ribu pendamping,” kata Menteri Khofifah.

Idealnya, satu pendamping untuk 150 keluarga sampai 200 keluarga. “Kita melihat masih ada yang 400 keluarga sangat miskin oleh satu pendamping. Sekarang kita sedang proses rekrutmen supaya proporsional dan efektif,” kata Khofifah.

AHMAD FIKRI