Polisi berjaga saat massa Front Pancasila melakukan aksi demo menolak diselenggarakan Simposium Membedah Tragedi 1965 di Jakarta, 18 April 2016. Front Pancasila menilai simposium dilaksanakan dengan tujuan mendapatkan legitimasi bahwa PKI adalah sebagai korban pelanggaran HAM. TEMPO/Subekti
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia M. Imdadun Rahmat mengatakan ketakutan pemerintah terhadap Partai Komunis Indonesia (PKI) sedikit berlebihan. Karena ketakutan itu, kata dia, pemerintah memberangus semua simbol, atribut, dan ajaran yang berbau PKI.
"Ketakutan bangkitnya PKI itu real atau ilusi? Dalam banyak kajian para ahli, itu ilusi. Wong PKI sudah bangkrut, kok," kata Imdadun seusai acara diskusi di kampus Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta Selatan, Kamis, 12 Mei 2016.
Imdadun melihat razia atribut PKI yang gencar dilakukan TNI dan polisi belakangan ini adalah karena trauma terhadap kebangkitan PKI seperti peristiwa pemberontakan PKI pada 1948 di Madiun. Ia pun menilai ketakutan tersebut sebagai langkah mundur terhadap upaya rekonsiliasi pemerintah kepada korban peristiwa 1965. "Karena ketakutan ini membuat kita mundur lagi dari beberapa langkah maju yang sudah pemerintah buat untuk kasus 1965," katanya.
Dalam dua hari terakhir, TNI dan Polri gencar merazia semua atribut, simbol, dan buku yang berbau komunis di berbagai daerah. Misalnya, Rabu kemarin, tentara dari Kodim 1501 Ternate menangkap empat aktivis Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) karena menyimpan kaus dan buku yang diduga berbau paham komunis.
Imdadun meminta pemerintah mengklarifikasi secara serius razia atribut yang berbau paham komunis di berbagai daerah tersebut. Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama periode 2010-2015 ini juga meminta pemerintah menyelesaikan masalah tersebut secara bermartabat. “Ini jadi kewajiban pemerintah agar suasana lebih baik ke depannya," katanya.
Selasa lalu, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigadir Jenderal Agus Rianto mengatakan kepolisian masih mendalami maraknya penggunaan atribut berbau komunis di berbagai daerah. "Sesuai dengan perintah Kapolri, ini harus didalami. Jangan sampai ada pihak yang memanfaatkan situasi untuk menyebarkan paham tertentu," kata Agus. Ia mengaku belum mengetahui jumlah orang yang terjaring dari razia atribut karena beberapa kasus berada di daerah.
