Razia Paham Komunis, Kapolri: Supaya Enggak Kebablasan  

Reporter

Kamis, 12 Mei 2016 12:51 WIB

Anggota Banser membakar bendera Partai Komunis Indonesia di komplek kantor Gubernur Jawa Tengah, 30 September 2015. Anggota Banser menolak pihak yang meminta Presiden Joko Widodo untuk meminta maaf kepada korban peristiwa 30 September 1965. TEMPO/Budi Purwanto

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kepolisian RI Jenderal Badrodin Haiti mengatakan bahaya penyebaran komunisme ditandai dengan munculnya beberapa gejala di masyarakat, seperti penggunaan atribut, diskusi, dan perkumpulan yang bertemakan komunisme. Menurut Badrodin, gejala tersebut terjadi hampir di semua wilayah.

Badrodin menyatakan gejala itu membuat polisi gencar menyikapinya. Sebab, polisi khawatir masyarakat bertindak main hakim sendiri. "Kepolisian dengan instrumen hukum yang ada melakukan tindakan supaya enggak kebablasan dan enggak dimanfaatkan pihak tertentu," katanya setelah menghadiri Fokus Grup Diskusi di auditorium kampus Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Kebayoran Baru, Jakarta, Kamis, 12 Mei 2016.

Dia mengklaim setiap tindakan kepolisian dilakukan berdasarkan hukum yang ada. Badrodin mencontohkan, polisi mengamankan orang-orang yang memakai kaus palu-arit untuk menelusuri motifnya. "Sudah ada beberapa yang kami tangani dan periksa. Tentu materinya apakah itu termasuk bagian dari penyebaran paham itu atau enggak," ujarnya.

Badrodin menjelaskan, tindakan hukum tidak hanya dilakukan kepada orang-orang yang menggunakan atribut yang identik dengan komunis. Namun juga kepada para pedagang maupun pengedar atribut tersebut. "Tindakan hukum disesuaikan dengan ketentuan hukumnya. Kalau memenuhi unsur, ya, ancaman hukumannya 10 tahun," tuturnya.

Menurut dia, dalam menangani peredaran dan pelarangan buku-buku komunisme, polisi akan menyerahkan ke kejaksaan agar kejaksaan memeriksa materi dari buku tersebut. "Ya, diserahkan ke kejaksaan untuk diteliti bisa saja," ucapnya.

ABDUL AZIS

Berita terkait

Anies Baswedan di Ijtima Ulama Sebut Tak Kompromi dengan Komunisme

18 November 2023

Anies Baswedan di Ijtima Ulama Sebut Tak Kompromi dengan Komunisme

Anies Baswedan mengatakan, pihaknya memahami betul bahwa Indonesia adalah sebuah negeri yang berdasar Pancasila.

Baca Selengkapnya

Situasi Politik Jakarta Menjelang Peristiwa G30S 1965, PKI dan TNI Bersitegang Soal Angkatan Kelima

28 September 2023

Situasi Politik Jakarta Menjelang Peristiwa G30S 1965, PKI dan TNI Bersitegang Soal Angkatan Kelima

Menjelang meletusnya G30S 1965, situasi politik sangat tegang. PKI dan TNI bersitegang soal angkatan kelima.

Baca Selengkapnya

Hari Ini 205 Tahun Kelahiran Karl Marx, Jejak Filsuf yang Bolak-balik Dideportasi

5 Mei 2023

Hari Ini 205 Tahun Kelahiran Karl Marx, Jejak Filsuf yang Bolak-balik Dideportasi

Pemikiran Karl Marx dituangkan pada sejumlah buku, dua di antaranya adalah Das Kapital dan Communist Manifesto.

Baca Selengkapnya

Mengenang Tan Malaka, Bapak Republik Indonesia Pemikirannya Diserap Sukarno - Hatta

26 Februari 2023

Mengenang Tan Malaka, Bapak Republik Indonesia Pemikirannya Diserap Sukarno - Hatta

Tan Malaka salah satu pahlawan nasional, dengan banyak nama. Pemikirannya tentang konsep bangsa Indonesia diserap Sukarno - Hatta.

Baca Selengkapnya

Anwar Ibrahim Jamin Tak Akui LGBT, Sekularisme, Komunisme di Pemerintahannya

7 Januari 2023

Anwar Ibrahim Jamin Tak Akui LGBT, Sekularisme, Komunisme di Pemerintahannya

PM Malaysia Anwar Ibrahim menegaskan tak akan menerima LGBT, sekularisme, dan komunisme di pemerintahannya. Ia mengatakan telah difitnah.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Sebut Pasal 188 RKUHP Tak Akan Cederai Kebebasan Berpendapat

29 November 2022

Pemerintah Sebut Pasal 188 RKUHP Tak Akan Cederai Kebebasan Berpendapat

Juru Bicara Tim Sosialisasi RKUHP, Albert Aries mengatakan pasal 188 tidak akan mencederai kebebasan berpikir dan berpendapat.

Baca Selengkapnya

Perlu Tafsir Ketat Soal Larangan Penyebaran Paham yang Bertentangan dengan Pancasila di RKUHP

29 November 2022

Perlu Tafsir Ketat Soal Larangan Penyebaran Paham yang Bertentangan dengan Pancasila di RKUHP

Anggota DPR Komisi Hukum Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari, menilai perlu ada tafsir ketat terhadap pasal 188 RKUHP.

Baca Selengkapnya

Suap Tambang Ilegal Ismail Bolong

23 November 2022

Suap Tambang Ilegal Ismail Bolong

Ismail Bolong, mantan anggota polisi Kepolisian Resor Samarinda mengaku acap menyetor miliaran uang kepada para jenderal di Jakarta.

Baca Selengkapnya

7 Mantan Kapolri Kunjungi Mabes Polri, Kompolnas: Bentuk Kecintaan Senior kepada Adiknya

28 Oktober 2022

7 Mantan Kapolri Kunjungi Mabes Polri, Kompolnas: Bentuk Kecintaan Senior kepada Adiknya

Kompolnas menyatakan kunjungan para mantan Kapolri ke Mabes Polri kemarin bagai air yang menyejukkan.

Baca Selengkapnya

7 Eks Kapolri Temui Jenderal Listyo Sigit, Siapa Saja? Ini Profil Mereka

28 Oktober 2022

7 Eks Kapolri Temui Jenderal Listyo Sigit, Siapa Saja? Ini Profil Mereka

Tujuh mantan Kapolri turun gunung sambangi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada Kamis, 27 Oktober 2022. Siapa saja mereka? Ini profilnya.

Baca Selengkapnya