Penandatangan kesepakatan bidang pengawasan laut antara Menhan Ryamizard Ryacudu dan Menteri KKP Susi Pudjiastuti di aula Pancasila Kemhan, Jakarta Pusat, 10 Mei 2016. TEMPO/Yohanes Paskalis
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu serta Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti menandatangani perjanjian kerja sama pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Kesepakatan tersebut merupakan wujud komitmen pemerintah memberantas illegal fishing di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia.
"Pertahanan dan kedaulatan adalah bagian penting dari sebuah negara. KKP selama 1,5 tahun ini menekankan kedaulatan adalah awal rencana pembangunan," ujar Susi di gedung Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Selasa, 10 Mei 2016.
Susi mengatakan kedaulatan adalah pilar pertama yang harus ditegakkan sebelum mewujudkan aspek lain, seperti keberlanjutan dan kesejahteraan.
Kesepakatan yang dibuat kedua kementerian, kata Susi, diniatkan untuk penguatan kedaulatan ekonomi dan politik wilayah kelautan.
"Kesepakatan ini untuk memberantas aksi ilegal kapal ikan asing sekaligus menegakkan kedaulatan bangsa kita," ujar Susi lewat keterangan tertulis, Selasa.
Menurut Susi, upaya pengawasan tersebut memerlukan berbagai dukungan. Dukungan itu berupa data informasi, kebijakan strategis pertahanan negara, dan strategi jitu. "Selain itu, dibutuhkan pemanfaatan teknologi dan integrasi kekuatan antarlembaga pemerintah," ujarnya.
Ryamizard menyampaikan, aspek kedaulatan tak lepas dari ancaman negara asing. Ancaman tersebut bisa berupa pencurian sumber daya perikanan Indonesia.
"Ancaman harus kita eliminasi. Sekarang ada kesepakatan, ya pertahanan makin kuat. Tanpa itu pun tetap kita pertahanankan," ujarnya.
Ryamizard menekankan, Menteri Pertahanan sebelumnya hanya bisa berbicara tentang urusan perang dan penguatan alat utama sistem pertahanan. Hal itu menurut dia sudah tak relevan dengan perkembangan zaman.
"Untuk apa? Indonesia cinta damai, kok. Sudah ada perjanjian internasional agar tak ada kekerasan bersenjata," ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Jenderal kedua kementerian juga menandatangani kerja sama untuk pengadaan pesawat udara negara. Pesawat tersebut bakal dioptimalkan untuk pengawasan sumber daya kelautan.
Pengadaan pesawat itu diasistensi pihak Kementerian Pertahanan agar sesuai dengan kebutuhan KKP untuk patroli udara di beberapa titik rawan illegal fishing. Seusai perjanjian tersebut, akan diterbitkan Surat Keputusan Menteri KKP dan dibentuk Tim Penyusun Rencana dan Tim Pelaksana Pengadaan Pesawat Udara Negara.
