TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah organisasi, yang beranggotakan remaja dan perempuan, mendatangi kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, hari ini. Setidaknya, tercatat ada Aliansi Remaja Independen (ARI), Sindikat Musik Penghuni Bumi (SIMPONI), PKBI, Rutgers WPF Indonesia, Perempuan Mahardika, dan berbagai organisasi lain, yang tergabung dalam Proklamasi Anak Indonesia dan Komite Aksi Perempuan, hadir.

Kedatangan mereka bertujuan untuk berdialog dengan Menteri Pendidikan Anies Baswedan. Berdasarkan keterangan tertulisnya, M. Berkah Gamulya, perwakilan dari SIMPONI, mengatakan kedatangannya ingin mendorong Kemendikbud segera mengimplementasikan beberapa hal.

Pertama, menerbitkan peraturan menteri tentang pelaksanaan pendidikan seksualitas komprehensif di seluruh sekolah di Indonesia sedini mungkin. "Termasuk di dalamnya mekanisme kerja perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program. Serta mekanisme keterlibatan masyarakat sipil yang jelas," ujar Berkah di kantor Kemendikbud Jakarta, Senin, 9 Mei 2016.

Kedua, memastikan konten pendidikan seksualitas komprehensif yang akan diintegrasikan ke kurikulum nasional bersifat komprehensif dengan pedagogi yang efektif. "Caranya dengan menyusun bersama konten pembelajaran secara partisipatoris berlandaskan penggunaan modul yang sudah dicoba atau diimplementasikan melalui program lintas sektor," ujar Berkah.

Ketiga, memastikan ketersediaan anggaran pelaksanaan pendidikan seksualitas komprehensif dalam APBN, termasuk anggaran untuk monitoring dan evaluasi. Pendidikan seksualitas adalah pendidikan yang bisa mengenalkan anak lebih baik terhadap dirinya sendiri.

Sebab, dalam pendidikan seksualitas komprehensif, materi ajar mencakup pengetahuan kesehatan reproduksi, kesehatan seksual, gender, kesetaraan gender, hubungan personal dengan lingkungan, dan lainnya. Selain itu, pendidikan seksualitas bisa menjaga anak dari berbagai ancaman kekerasan. "Termasuk menghargai tubuh orang lain dan tidak berlaku semena-mena," ujarnya.

INGE KLARA SAFITRI