KPK Larang Calon Ketum Golkar Iuran Rp 1 Miliar

Reporter

Rabu, 4 Mei 2016 23:01 WIB

Ketua Presidium dan Sekjen Sentral Organisasi Karyawan Swadiri (Soksi) Lawrence TP Siburian, beri keterangan pers, di Jakarta, 11 Agustus 2014. Pemecatan sejumlah elite karena dinilai berseberangan dengan kebijakan partai. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Panitia Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar meminta fatwa ke Komisi Pemberantasan Korupsi ihwal iuran Rp 1 miliar bagi calon ketua umum partai beringin itu. Menurut Wakil Ketua Komite Etik Munaslub Golkar Lawrence Siburian, pimpinan KPK melarang adanya iuran tersebut.


"KPK melarang permintaan uang Rp1 miliar, Itu bisa masuk dalam ketentuan gratifikasi, karena calon yang dipilih merupakan penyelenggara negara " ujar Lawrence di gedung KPK Jakarta, Rabu, 4 Mei 2016. Saat di KPK, dia ditemui empat pimpinan yakni Agus Rahardjo, Basaria Panjaitan, Laode M Syarif, dan Alexander Marwatta. Pejabat tinggi KPK setingkat deputi juga turut hadir.


Lawrence mengatakan calon yang dipilih bisa kader Golkar yang aktif menjabat anggota DPR, bupati, gubenur maupun wali kota. Karena itu, untuk menghindari gratifikasi, Komite Etik Munaslub akan mengubah aturan ihwal iuran wajib bagi calon ketua umum sebesar Rp 1 miliar.


Dia memastikan panitia akan mengembalikan iuran yang telah disetor bakal calon. “Kami semangatnya ingin memperbaiki partai dan ingin membasmi korupsi," ujarnya. Golkar, kata dia, siap melibatkan KPK untuk berkonsultasi maupun memonitoring selama Munaslub.

Iuran wajib Rp 1 miliar sebelumnya telah ditetapkan dalam rapat pleno pengurus Dewan Pimpinan Pusat Golkar pada Kamis pekan lalu. Selain iuran wajib, Golkar juga menuntut sumbangan suka rela bagi seluruh kadernya guna mendanai penyelenggaraan Munaslub.

Ketua Komite Pemilihan Rambe Kamarul Zaman menjelaskan uang Rp 1 miliar wajib dibayarkan sebelum tim verifikasi memutuskan siapa saja bakal calon yang lolos tahapan pendaftaran. Menurut dia, Golkar akan mengetatkan persyaratan iuran untuk memenuhi pendanaan. "Karena partai politik ini tidak ada dana untuk ke depannya," ujarnya.

Meski bersifat wajib, masih ada bakal calon yang menolak iuran tersebut. Salah seorang kandidat, Indra Bambang Utoyo, keberatan lantaran tidak ada dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. "Bila karena hal ini kami gak diloloskan, ya, terserah," ujarnya.

ARIEF HIDAYAT

Advertising
Advertising

Berita terkait

Gibran Hadiri Halalbihalal Golkar Solo

4 hari lalu

Gibran Hadiri Halalbihalal Golkar Solo

"Ya semuanya teman, halalbihalal yo ditekani kabeh (ya didatangi semua)," ujar Gibran.

Baca Selengkapnya

Momen Idul Fitri Keluarga Jokowi ke Medan: Buat Amankan Peluang Bobby Nasution?

15 hari lalu

Momen Idul Fitri Keluarga Jokowi ke Medan: Buat Amankan Peluang Bobby Nasution?

Setelah hari pertama Idul Fitri di Jakarta, Jokowi terbang ke Medan untuk merayakan hari ke-2 Lebaran. Buat amankan tiket Bobby Nasution ke Pilgub?

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Pilkada 2024 Jadi Batu Loncatan Golkar untuk Pemilu 2029

23 hari lalu

Pengamat Sebut Pilkada 2024 Jadi Batu Loncatan Golkar untuk Pemilu 2029

Ujang pun menyampaikan bahwa para tokoh itu memiliki modal yang cukup untuk dikatakan sebagai calon unggulan di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Airlangga Klaim Didukung Seluruh DPD untuk Jadi Ketum Golkar Lagi

24 hari lalu

Airlangga Klaim Didukung Seluruh DPD untuk Jadi Ketum Golkar Lagi

Menurut Airlangga, dukungan dari ormas merupakan salah satu kunci agar dirinya dapat kembali terpilih untuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar.

Baca Selengkapnya

Airlangga Bicara Peluang Aklamasi Pemilihan Ketua Umum di Munas Golkar

24 hari lalu

Airlangga Bicara Peluang Aklamasi Pemilihan Ketua Umum di Munas Golkar

Airlangga menyatakan dukungan itu merupakan amanah yang harus dijaga.

Baca Selengkapnya

Airlangga Targetkan Partai Golkar Menang 60 Persen di Pilkada 2024

25 hari lalu

Airlangga Targetkan Partai Golkar Menang 60 Persen di Pilkada 2024

Ketua Umum Golkar menargetkan partainya mampu menang lebih dari 50 persen dalam kontestasi Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Disebut Sempat Ingin Rebut Kursi Ketua Umum PDIP, Apa Tanggapan Presiden Jokowi?

28 hari lalu

Disebut Sempat Ingin Rebut Kursi Ketua Umum PDIP, Apa Tanggapan Presiden Jokowi?

Presiden Jokowi membantah dirinya sempat ingin merebut posisi Ketua Umum Partai Golkar maupun Ketua Umum PDI Perjuangan.

Baca Selengkapnya

MKGR Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Kembali Jadi Ketum Golkar 2024-2029

30 hari lalu

MKGR Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Kembali Jadi Ketum Golkar 2024-2029

MKGR resmi mendeklarasikan dukungan kepada Airlangga Hartarto untuk melanjutkan jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar 2024-2029.

Baca Selengkapnya

Disebut Masuk Bursa Caketum Golkar, Bahlil Lahadalia Bilang Begini

33 hari lalu

Disebut Masuk Bursa Caketum Golkar, Bahlil Lahadalia Bilang Begini

Tanggapan Bahlil Lahadalia soal dirinya yang disebut masuk bursa caketum Golkar.

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Bentuk Kepemimpinan Kolegial Terdiri dari Para Sahabat

34 hari lalu

Prabowo Ingin Bentuk Kepemimpinan Kolegial Terdiri dari Para Sahabat

Menurut Prabowo, keinginan itu bisa dilakukan bila ada dukungan untuk memberi nasihat. Prabowo meminta Golkar mendukungnya membangun pemerintahan.

Baca Selengkapnya