TEMPO.CO, Jakarta - Ade Komarudin mendaftarkan diri sebagai bakal calon Ketua Umum Partai Golongan Karya pada Rabu sore, 4 Mei 2016. Dalam pendaftaran tersebut, dia menyerahkan sebundel berkas syarat pencalonan. Tapi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat ini belum membayar iuran wajib bakal calon ketua umum sebesar Rp 1 miliar.
Pria yang biasa disapa Akom ini mengatakan tengah berusaha mengumpulkan dana dari kader Golkar untuk membayar iuran wajib tersebut. Menurut dia, beberapa kader partainya sudah menyumbang untuknya antara Rp 5 juta dan Rp 10 juta. "Sumbangan disesuaikan dengan kemampuan," ucapnya di kantor Dewan Pimpinan Pusat Golkar, Slipi, Jakarta, Rabu, 4 Mei 2016.
Akom juga mengaku sedang menunggu hasil konsultasi pengarah acara atau steering committee (SC) musyawarah nasional luar biasa partai dengan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dengan iuran wajib bagi bakal calon ketua umum. "Apa iuran ini dapat dibenarkan atau tidak oleh KPK," ujar Ade.
Ia berdalih, jika KPK berpendapat bahwa iuran wajib tersebut tidak dibenarkan, dia akan mematuhinya. Akom pun meminta pengurus DPP Golkar serta panitia pengarah acara menghormati keputusan KPK. "Kami tidak mau melakukan sesuatu yang melanggar undang-undang," tuturnya.
Ketua panitia komite pemilihan, Rambe Kamarul Zaman, meyakini Akom sudah menyiapkan dana iuran bakal calon ketua umum meski belum diserahkan kepada panitia. "Kalau kata pak Akom, sudah beres," kata Rambe.
Rambe berujar, pembayaran iuran dilakukan dengan cara mentransfer uang ke rekening panitia yang diamanatkan partai. "Panitia pengarah acara membuka rekening resmi. Para calon cukup sertakan bukti transfer," ucapnya.
Dalam rapat pleno pengurus DPP Golkar pada Kamis pekan lalu disepakati bakal calon ketua umum wajib membayar Rp 1 miliar sebagai syarat pencalonan. Hal ini untuk mendanai penyelenggaraan munaslub dan menghindari politik uang.
