Lima Warga Cina Ditangkap, Mahfudz Siddiq: Saya Enggak Heran  

Reporter

Editor

Elik Susanto

Kamis, 28 April 2016 16:44 WIB

Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddiq. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Luar Negeri Dewan Perwakilan Rakyat Mahfudz Siddiq menanggapi kasus penangkapan lima pekerja asal Cina yang ditangkap aparat Bandar Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu, 27 April 2016. Mereka ditangkap karena masuk kawasan TNI Angkatan Udara tanpa izin. Mereka mengaku sedang melakukan survei tanah untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

"Saya enggak heran," kata Mahfudz di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 April 2016.

Menurut Mahfudz, kini hampir semua sektor investasi di Indonesia melibatkan Cina. Konsekuensinya, tenaga kerja asing berdatangan ke Indonesia. Ia justru mempertanyakan Kementerian Badan Usaha Milik Negara sebagai penanggung jawab proyek tersebut. "Kenapa keberatan Halim (markas militer) itu tidak dipertimbangkan? Tanpa izin, mereka melakukan pengeboran," ucap Mahfudz.

Seharusnya, ujar politikus Partai Keadilan Sejahtera tersebut, perizinan menjadi prioritas untuk diselesaikan lebih dulu. "Saya enggak mengerti, apakah sekarang main tabrak-tabrak saja?" tutur Mahfudz, sembari menambahkan bahwa proyek kereta cepat berkaitan dengan fasilitas pelayanan publik, sedangkan Bandara Halim merupakan kompleks militer yang masuk area terbatas. "Ini dua hal yang menurut saya enggak masuk akal dipaksakan," ucapnya.

Lima pekerja asal Cina ditangkap aparat ketika melakukan pengecekan tanah. Mereka kemudian diserahkan ke kantor Imigrasi untuk diinterogasi. Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengonfirmasi kelengkapan identitas mereka.

Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Umum Direktorat Jenderal Imigrasi Heru Santoso ketika dihubungi mengatakan pihak sponsor, PT Geo Mining Central, telah menyerahkan kelengkapan identitas. "Sponsor sudah datang serta membawa paspor dan berkas izin tinggal mereka. Pihak sponsor yang selama ini membawa identitas mereka," ucap Heru, seperti dilansir Antara.

Heru juga mengonfirmasi bahwa lima warga negara Tiongkok tersebut merupakan pekerja yang dibawa PT Geo Mining Central. Dia berujar, pihak Imigrasi menyatakan sudah tidak ada masalah keimigrasian dan pelanggaran peraturan keimigrasian pada para pekerja asing tersebut.

PT Geo Mining Central merupakan mitra PT Kereta Cepat Indonesia-Cina (KCIC), perusahaan bentukan Indonesia dengan Cina untuk menggarap proyek tersebut. Adapun identitas lima pekerja itu adalah Guo Lin Zhong, 26 tahun, tukang bor dan administrasi; Wang Jun (28), bagian administrasi dan peneliti; Zhu Huafeng (47 tahun), teknisi mesin; Cheng Qianwu (48 tahun), teknisi mesin; serta Xie Wuming (41), teknisi mesin.

Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara Marsekal Pertama Wiko Sofyan membenarkan adanya lima warga negara Cina yang tertangkap di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma. Saat ditangkap, mereka sedang melakukan kegiatan pengeboran tanah.

GHOIDA RAHMAH | ANGELINA ANJAR SAWITRI




Berita terkait

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

2 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

1 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

2 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

2 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

2 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

3 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

3 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

4 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

7 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

7 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya