Petugas mempersiapkan pesawat kepresidenan di Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta, 17 April 2016. Presiden Joko Widodo bersama sejumlah menteri Kabinet Kerja bertolak ke Jerman, Inggris, Belgia, dan Belanda dalam rangka memenuhi undangan sejumlah kepala negara untuk membahas kerjasama bidang ekonomi dan membangun perdamaian dunia dengan Uni Eropa (UE). ANTARA FOTO
TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Arrmanatha Nasir, mengatakan Kedutaan Besar Cina di Jakarta belum menghubungi pihaknya terkait dengan lima warga Cina yang ditangkap karena diduga sedang melakukan kegiatan tak berizin di Bandara Halim Perdanakusuma.
"Belum ada permintaan Kedutaan Tiongkok untuk akses konsuler bagi lima orang itu," kata Arrmanatha dalam media briefing di Ruang Palapa, Kementerian Luar Negeri, Pejambon, Kamis, 28 April 2016.
Arrmanatha berpendapat, harus ada laporan lengkap dari pihak kepolisian terkait dengan penangkapan yang juga melibatkan dua warga negara Indonesia tersebut. "Nanti kalau laporan sudah jelas, atau dari pemerintah Tiongkok meminta konsuler, pasti akan kami (Kemenlu) berikan. Sampai saat ini belum," ujarnya.
Satuan Keamanan Pertahanan Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma menangkap basah warga negara Cina saat sedang melakukan pengeboran di Pangkalan Udara Halim, Selasa kemarin. Kegiatan mereka diduga terkait dengan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Agus Supriatna menjelaskan bahwa para warga negara Cina itu tak memiliki izin atau clearance dari TNI Angkatan Udara maupun imigrasi.
Belakangan, mereka diketahui sebagai pekerja PT Geo Central Mining (PT GCM) yang merupakan mitra dari PT Wijaya Karya Tbk, selaku pelaksana proyek kereta cepat. Sedangkan para WNI yang bersama mereka hanya karyawan lepas. Pada Rabu, lima warga Cina itu diserahkan kepada Imigrasi Jakarta Timur.
