TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menegaskan, pintu islah masih terbuka untuk Djan Faridz, Ketua Muktamar Kubu Jakarta. "Yang belum masuk, kami membuka diri terus islah, mengupayakan islah," kata Arsul di gedung Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, Rabu, 27 April 2016.

Arsul mengatakan saat ini Djan faridz, Humprey Djemat, dan Dimyati Natakusumah menolak kepengurusan PPP hasil muktamar di Pondok Gede yang sudah disahkan Kementerian Hukum dan HAM.

Kepengurusan PPP saat ini, kata Arsul, ibarat bola yang memiliki benjolan karena belum solid. "Islah ini kan ibarat bulat, ada benjolan sedikit. Dengan adanya kubu muktamar, yang belum diharapkan akan bergabung," ujarnya.

Meski demikian, Arsul mengatakan tak akan menghalangi pihak-pihak yang ingin menggugat hasil islah di Pondok Gede beberapa waktu lalu itu. "Karena itu hak setiap warga negara, yang pasti pintu islah tidak akan berakhir," ucap Arsul.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menerbitkan surat keputusan tentang pengesahan susunan personalia DPP PPP masa bakti 2016-2021. Dalam surat keputusan bernomor M.HH-06.AH.11.012016 itu, disebutkan ketua umum dijabat Romahurmuziy dan sekretaris jenderal dijabat Arsul Sani.

"Dengan demikian, kepengurusan Bandung yang kita aktifkan dengan tugas untuk melaksanakan muktamar yang rekonsiliatif berkeadilan sudah tidak berlaku lagi dan digantikan dengan keputusan ini," kata Yasonna di kantornya, Rabu, 27 April 2016.

Kini, total pengurus partai berjumlah 146 orang, terdiri atas seorang ketua umum, seorang sekretaris jenderal, seorang bendahara, sebelas wakil ketua umum, dan sisanya menjabat ketua bidang.

MAYA AYU PUSPITASARI