TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengatakan dia melakukan telekonferensi bersama 200 kepala lembaga pemasyarakatan di 28 kantor wilayah Indonesia. Namun Kepala Lembaga Pemasyarakatan Maluku, Papua Barat, dan Sulawesi Barat tak ikut telekonferensi karena mati listrik.

Telekonferensi itu diadakan untuk mengantisipasi insiden kerusuhan seperti di LP Banceuy, Bandung, Jawa Barat, Sabtu lalu. Dalam kesempatan itu, Yasonna mendapat keluhan dari 200 kepala lembaga pemasyarakatan dari seluruh wilayah Indonesia. Keluhan mereka terkait dengan kapasitas LP yang tak sebanding dengan penghuninya.

Yasonna berjanji akan membuat LP baru menyesuaikan anggaran yang dimiliki pemerintah. "Uang kan terbatas, jadi pendekatannya mendesak. Soal overkapasitas, di mana paling parah, apakah Medan, Jakarta, Jawa Timur. Angka kriminalitasnya seperti apa?” kata Yasonna di kantor Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta Selatan, Selasa, 26 April 2016.

Tahun ini Kementerian Hukum dan HAM, kata Yasonna, memprioritaskan pembangunan lembaga pemasyarakatan di Medan dan Jakarta karena keterbatasan dana. "Kalau uang saya Rp 3 triliun, ya, bisa bangun semua," dia menjelaskan.

Yasonna sebelumnya mengatakan sudah ada komitmen dari Kementerian Keuangan untuk menganggarkan dana perbaikan dan penambahan kapasitas lembaga pemasyarakatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pembangunan lembaga pemasyarakatan baru dianggap perlu karena overkapasitas LP-LP hampir mencapai 300 persen.

Yasonna telah mengajukan anggaran sebesar Rp 1,6 triliun dalam rapat terbatas dengan Presiden beberapa waktu lalu.

INGE KLARA SAFITRI