TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Golongan Karya Aburizal Bakrie mengatakan pungutan uang terhadap calon Ketua Umum Golkar dalam musyawarah nasional luar biasa yang akan digelar di Bali bulan depan merupakan kebutuhan organisasi. Setiap calon rencananya dipungut Rp 5-10 miliar. Dia memastikan penarikan iuran ini akan tetap dilakukan.

"Tentu akan dilakukan, tapi jumlahnya ini kan yang belum," ucap pria yang akrab disapa Ical itu seusai acara International Conference of Asian Political Parties di Hotel Fairmont, Jakarta, Jumat, 22 April 2016.

Ical berujar, sumbangan untuk biaya munaslub diberlakukan secara gotong-royong. Pungutan, tutur dia, tak hanya diberlakukan untuk calon Ketua Umum Golkar. Pengurus partai dan kader pun harus ikut menyumbang.

Namun, khusus untuk kebutuhan yang bersinggungan dengan calon, seperti biaya untuk debat kandidat dan proses pemilihan lain, akan dibebankan lebih. "Kebutuhan yang bersentuhan dengan kandidat ya dibebankan kepada mereka. Ini gotong-royong bentuknya," tuturnya.

Menurut Ical, terdapat tiga kebutuhan besar dalam penyelenggaraan munaslub, yang rencananya digelar pada 23 Mei mendatang. "Paling besar dilaporkan itu untuk transportasi, makanan, dan uang saku. Kami biayain sekitar untuk 1.500 orang di Bali," katanya.

Kebijakan pungutan tersebut, ucap Ical, diharapkan dapat meminimalkan transaksi politik uang dari calon ketua umum kepada peserta munaslub. "Uang saku pemilih maksudnya baik. Ini pasti meminimalkan politik uang. Tapi, kalau menyetop politik uang, saya enggak tahu," ujar Ical.

Uang saku pemilih dalam munaslub kali ini rencananya akan diberikan langsung oleh penyelenggara. Besarannya Rp 50 juta untuk pengurus tingkat II yang berisi lima-sepuluh delegasi dan Rp 100 juta untuk pengurus tingkat I yang berisi tujuh pemilih.

GHOIDA RAHMAH