TEMPO.CO, BANDUNG - Fakta yang diungkapkan Kepala Badan Kepegawaian Nasional Bima Haria Wibisana sungguh mengemparkan. Bima di Bandung, Rabu 20 April 2016, menyebutkan, ada 57 ribu Pegawai Negeri Sipil di seluruh Indonesia tidak mendaftar ulang. Mereka menerima gaji, tapi statusnya tak jelas.

"Sedang kami investigasi, apakah mereka ini eksis atau tidak," kata Bima. Mereka, juga sedang ditelusuri, apakah sudah pensiun, sakit lama dan tak masuk, atau mungkin tidak ada orangnya alias siluman.

Data itu, menurut Bima, terungkap setelah BKN mewajibkan semua pegawai negeri untuk mengisi ulang data mereka lewat program E-PUPNS atau Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil secara Elektronik. Program itu memperbarui data milik PNS yang ada di lembaganya.

Dulu, biasanya yang menyerahkan data itu adalah Biro Kepegawaian Daerah atau Kepala Biro Sumber Daya Manusia (SDM). Sekarang, dengan program baru itu, BKN meminta mereka mengisi sendiri.

Semula, kata Bimo, ada 93 ribu orang tak terdaftar. Namun setelah disisir, ternyata mereka sebagian sudah pensiun. Kalau pensiun secara normal, sesuai ketentuan, menurut Bimo, biasanya akan tercatat di BKN. "Tapi kalau pensiunnya atas permintaan sendiri, tak tercatat" kata Bima.

Dengan selisih angka itu, Bima lalu mengerahkan timnya menyisir lagi. Misalnya verifikasi dari data tiap instansi di Biro Kepegawaian Daerah, BKN regional, serta BKN pusat. “Setelah disisir, siapa yang masih hidup, meninggal, ketemulah angka 57 ribu orang,” kata dia.

Namun itu pun masih menganggu Bima. Soalnya ini menyangkut gaji yang dibayarkan tiap bulan. Karena itu, menurut Bima, salah satu yang dilakukan timnya sekarang adalah menyetop gaji 57 ribu pegawai itu. "Katakanlah 50 ribu orang, ambil gaji terendah PNS Rp 2 juta, sebulan sudah Rp 100 miliar, setahun sudah Rp 1,2 triliun."

Bima sendiri sudah menyisir konfigurasi 57 ribu PNS yang belum jelas datanya. Ternyata, tak hanya pegawai pemerintah daerah, tapi juga terdapat pegawai beberapa Kementerian/Lembaga. Bahkan banyak juga mereka berasal dari kampus-kampus.

Bima mencontohkan PNS di perguruan tinggi yang jumlah seluruhnya 120 ribu orang, ada lima ribu orang tidak jelas datanya. “Perguruan tinggi ini yang jelas isinya orang pandai semua, tapi ada juga yang gak jelasnya" kata Bima.

Hingga saat ini, kata Bima, upaya penyetopan gaji itu, belum ada yang protes. “Kalau ada yang teriak, berarti ada orangnya. Ini kan tetap, orangnya ada atau tidak?” kata dia.

Menurut Bima, data jumlah PNS di Indonesia terus bergerak karena ada pegawai yang baru diangkat dan ada yang pensiun. Dia mencontohkan, tahun ini misalnya ada 120 ribu PNS yang akan pensiun. “Datanya terus bergerak, ada yang masuk sekolah kedinasan otomatis datanya gerak terus. Kalu ditanya berapa, angka per Desember 2015 lalu itu 4,5 juta orang,” kata dia.

AHMAD FIKRI