Terdakwa Korupsi Jabat Kepala Dinas Pendidikan Maluku Utara  

Reporter

Kamis, 21 April 2016 20:22 WIB

Dok. TEMPO

TEMPO.CO, Ternate - Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba mengangkat kembali Imran Yakub, terdakwa korupsi beasiswa siswa miskin, sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Maluku Utara.

Pengangkatan kembali Imran didasari Surat Keputusan Gubernur Nomor 821.2.22/KEP/06/2016 tertanggal 19 April 2016. Imran sebelumnya diberhentikan sementara berdasarkan SK Gubernur Nomor 821.2.22/KEP/03/2016 tertanggal 2 Maret 2016 lantaran tersangkut kasus korupsi beasiswa siswa miskin.

Menurut Gubernur Abdul Gani, pengangkatan kembali Imran didasari pertimbangan dan penetapan majelis hakim tindak pidana korupsi Pengadilan Negeri Ternate pada 15 April 2016. Isinya, memberikan izin kepada Imran untuk melaksanakan tugas sebagai pegawai negeri sipil di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi. ”Ini dipandang bisa menjadi dasar hukum untuk mengangkat kembali Imran,” demikian isi surat Gubernur.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Maluku Utara HM. Irianto mengatakan penetapan kembali Imran merupakan keputusan Gubernur. Pihaknya, kata dia, hanya ditugasi menyiapkan administrasi kepegawaian terhadap Imran. ”Surat itu asli dan tidak ada yang salah dari surat tersebut. Jadi, untuk lebih jelas kajian hukumnya, silakan ditanyakan ke biro hukum,” katanya kemarin.

Dia menjelaskan, dengan dikeluarkannya SK tersebut, SK Gubernur Nomor 821.2.22/SP/04/2016 tertanggal 8 maret 2016 yang menunjuk Adhan Alim sebagai pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Maluku Utara tidak lagi berlaku.

BUDHY NURGIANTO

Berita terkait

Profil Kota Ternate, Berdiri Sejak 27 April 1999 Sesuai UU Otonomi Daerah

3 hari lalu

Profil Kota Ternate, Berdiri Sejak 27 April 1999 Sesuai UU Otonomi Daerah

Hari ini, 27 April 1999, adalah berdirinya Kota Ternate berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.

Baca Selengkapnya

Aktivitas Gunung Gamalama Meningkat, BPBD Larang Warga Dekati Kawah

12 hari lalu

Aktivitas Gunung Gamalama Meningkat, BPBD Larang Warga Dekati Kawah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate melarang masyarakat untuk mendekati kawah Gunung Gamalama.

Baca Selengkapnya

Kenapa Kepergian Kejati Sumbar Asnawi dan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi ke Arab Saudi Disorot?

30 hari lalu

Kenapa Kepergian Kejati Sumbar Asnawi dan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi ke Arab Saudi Disorot?

Kepala Kejati Sumbar Asnawi bepergian dengan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi ke Arab Saudi ke Arab Saudi mendapat sorotan. Ada apa?

Baca Selengkapnya

Disdik Jakarta Buka Posko Pelayanan KJMU, Ini Sebaran dan Jadwal Operasinya

43 hari lalu

Disdik Jakarta Buka Posko Pelayanan KJMU, Ini Sebaran dan Jadwal Operasinya

Disdik DKI jakarta telah menyiapkan posko pelayanan untuk program KJMU. Tujuannya, untuk memastikan bantuan pendidikan lebih tepat sasaran.

Baca Selengkapnya

Polemik KJMU, DPRD DKI Usulkan Kenaikan Anggaran Pendidikan

53 hari lalu

Polemik KJMU, DPRD DKI Usulkan Kenaikan Anggaran Pendidikan

DPRD DKI akan memanggil Dinas Pendidikan terkait polemik KJMU.

Baca Selengkapnya

KJMU Disoroti, Simak Aturan Baru hingga Syarat Pendaftaran

54 hari lalu

KJMU Disoroti, Simak Aturan Baru hingga Syarat Pendaftaran

Pencabutan KJMU oleh Pemerintah DKI Jakarta menjadi sorotan perbincangan publik di media sosial

Baca Selengkapnya

Pemkot Ternate Wajibkan ASN Lapor Harta Kekayaan, Ini Alasannya

1 Maret 2024

Pemkot Ternate Wajibkan ASN Lapor Harta Kekayaan, Ini Alasannya

Pemerintah Kota Ternate mewajibkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) untuk melaporkan harta kekayaan.

Baca Selengkapnya

JPPI Kecam ASN yang Diduga Kampanye Ajak Guru Pilih Paslon Tertentu

18 Januari 2024

JPPI Kecam ASN yang Diduga Kampanye Ajak Guru Pilih Paslon Tertentu

JPPI meminta agar mereka yang terlibat dalam kampanye mendapat sanksi.

Baca Selengkapnya

Angka Buta Aksara di Papua Capai 19 Persen, ini Langkah yang akan Dilakukan Disdik

17 Januari 2024

Angka Buta Aksara di Papua Capai 19 Persen, ini Langkah yang akan Dilakukan Disdik

Angka buta aksara secara nasional itu mencapai 1,8 persen.

Baca Selengkapnya

Warga Sanggah Data Terbaru KJP Plus: Kehidupan Saya Masih Sama ...

3 Desember 2023

Warga Sanggah Data Terbaru KJP Plus: Kehidupan Saya Masih Sama ...

Seorang warga penerima KJP Plus mengaku anaknya telah mendapat KJP Plus sejak 2017, tapi tiba-tiba dicabut usai Dinas Pendidikan bersih-bersih data.

Baca Selengkapnya