TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah ruang kerja Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi. Juru bicara Mahkamah Agung, Suhadi, mengatakan penggeledahan dilakukan sejak pukul 06.00 di lantai satu. "Penggeledahan oleh KPK di ruang kerja Sekretaris MA (dilakukan) sejak pagi tadi," kata Suhadi saat dihubungi pada Kamis, 21 April 2016. "Ada banyak anggota KPK yang datang dan membawa beberapa dokumen."
Suhadi belum mengetahui penggeledahan ruang kerja Nurhadi itu terkait dengan kasus apa. Namun, dia menduga, penggeledahan dilakukan setelah Komisi menangkap tangan panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Edy Nasution, kemarin. "Tapi nanti coba saya pastikan karena saya belum sampai di kantor,"katanya.
SIMAK: Suap MA, KPK Periksa 3 Karyawan Citra Gading dan Nurhadi
Rekam jejak Nurhadi banyak disorot setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Andri Tristianto Sutrisna. Kepala Subdirektorat Kasasi dan Peninjauan Kembali Perdata Khusus Mahkamah Agung itu ditangkap KPK karena diduga menerima suap penundaan salinan putusan. Nurhadi saat itu juga diperiksa komisi antirasuah.
Suhadi belum tahu penggeledahan terhadap Nurhadi berhubungan dengan kasus apa. "Kami belum tahu, apakah ada hubunganya dengan pejabat hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau dengan instansi hukum yang lain," ujarnya.
Ini adalah kedua kalinya KPK menggeledah kantor lembaga hukum besar. Kemarin, lembaga antirasuah juga menggeledah ruang panitera pengadilan negeri, niaga, tindak pidana korupsi (Tipikor), dan HAM di Jakarta Pusat. Ada lima petugas KPK yang menyambangi lantai empat Pengadilan Jakarta Pusat.
SIMAK: iPod Nurhadi, KPK Usut Konflik Kepentingan
Tempo sempat melihat petugas menyegel ruangan panitera Sekretaris Edy Nasution. Saat dikonfirmasi ke petugas keamanan perihal penyegelan ruangan tersebut, mereka masih menutup-nutupi dugaan tersebut. "Penyegelan di ruang Edy, bisa iya bisa tidak, maaf," ujar salah satu petugas keamanan.
Kelima petugas KPK itu datang sekitar pukul 12.20 WIB. Mereka datang tanpa mengenakan rompi KPK. Sementara itu, petugas keamanan, di depan ruangan Panitera, hingga saat ini masih mencegah semua tamu memasuki ruang tersebut. "Jangan masuk dulu, KPK sedang memeriksa," ujar salah satu petugas keamanan lantai empat gedung Tipikor, kemarin.
Keamanan pengadilan negeri, niaga, Tipikor, dan HAM mematikan semua lift di semua gedung. Hal ini dilakukan guna mencegah banyak orang berlalu-lalang di sekitar ruang panitera.
REZA ADITYA| ARIEF HIDAYAT
Berita terkait
Siap-siap, Ada 60 Ribu Formasi CPNS MA dan Kejagung 2024
2 hari lalu
Kemenpan RB menyiapkan jumlah formasi yang cukup besar bagi kejaksaan agung dan MA untuk formasi rekrutmen CPNS pada tahun ini.
Baca SelengkapnyaTak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan
3 hari lalu
Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.
Baca SelengkapnyaPimpinan Mahkamah Agung Diduga Ditraktir Pengacara, Komisi Yudisial Terjunkan Tim Investigasi
3 hari lalu
Komisi Yudisial masih memverifikasi laporan dugaan pelanggaran kode etik pimpinan Mahkamah Agung
Baca SelengkapnyaAustralia dan Indonesia Dukung Perempuan dalam Peradilan
5 hari lalu
Mahkamah Agung Indonesia saat ini memiliki representasi perempuan tertinggi di antara lembaga penegak hukum di Indonesia.
Baca SelengkapnyaMakna Dissenting Opinion dan Final and Binding dalam Putusan MK
10 hari lalu
Putusan MK dengan 3 hakim MK opsi dissenting opinion merupakan final and binding dalam aturan konstitusi. Apa artinya?
Baca SelengkapnyaMahkamah Agung Bebaskan Dua Petani Desa Pakel Banyuwangi, Permohonan Kasasi Dikabulkan
10 hari lalu
Tim advokasi akan menunggu pemberitahuan resmi dari MA untuk mengeluarkan dua petani Desa Pakel yang permohonan kasasinya dikabulkan.
Baca SelengkapnyaKPK Limpahkan Berkas Perkara Hakim Agung Gazalba Saleh ke Pengadilan
11 hari lalu
KPK melimpahkan berkas perkara Hakim Agung Gazalba Saleh yang terlibat dugaan gratifikasi dan TPPU ke Pengadilan Tipikor.
Baca SelengkapnyaProfil Gayus Lumbuun, Ketua Tim Hukum PDIP yang Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran
11 hari lalu
Ketua Tim Hukum PDIP Gayus Lumbuun minta KPU menunda penetapan prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih Pilpres 2024. Ini Profilnya
Baca SelengkapnyaHakim Agung Suharto Terpilih sebagai Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial
12 hari lalu
Hakim Agung Suharto terpilih sebagai Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial menggantikan Sunarto.
Baca SelengkapnyaKPK Eksekusi Bekas Hakim Prasetyo Nugroho ke Lapas Sukamiskin
17 hari lalu
KPK mengeksekusi bekas hakim Prasetyo Nugroho ke Lapas Sukamiskin, Bandung dalam perkara suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA).
Baca Selengkapnya