TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohammad Sanusi, Rabu, 20 April 2016. "Untuk pertanyaan lebih kepada keaktifan soal Sunny," kata Krisna Murthi, pengacara Sanusi, di gedung KPK, Rabu, 20 April 2016.

Krisna Murthi mengatakan keaktifan yang dimaksud adalah seberapa sering Sunny menghubungi Sanusi untuk menanyakan soal pembahasan raperda. Sunny Tanuwidjaja adalah staf khusus Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Pemeriksaan hari ini juga terkait pengembalian duit dari pemberian pertama Rp 860 juta.

Selain itu, kata Krisna, hari ini penyidik juga mengambil sampel suara Sanusi. Sanusi diperiksa sebagai tersangka penerima suap pembahasan raperda zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta tata ruang pantai utara Jakarta tahun 2015-2035.

Lembaga antirasuah menangkap Sanusi pada 31 Maret 2016. Ia diduga telah menerima duit dari bos Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja melalui karyawannya Trinanda Prihantoro. Duit itu diduga untuk memuluskan pembahasan raperda reklamasi.

Saat penangkapan, KPK menyita duit Rp 1,14 miliar. Kepada penyidik, Sanusi mengatakan telah menerima Rp 2 miliar dari Ariesman. Aliran dana itu diberikan sebanyak dua kali. KPK menetapkan Sanusi, Ariesman, dan Trinanda sebagai tersangka.

Belakangan beredar rekaman yang diduga berisi percakapan antara Sanusi dan Sunny. Percakapan itu membahas Raperda reklamasi. Untuk kepentingan penyidikan, akhirnya Sunny dicekal oleh KPK.

MAYA AYU PUSPITASARI