Suap Reklamasi, Pimpinan Baleg DKI Dicecar Soal Raperda

Reporter

Senin, 18 April 2016 23:00 WIB

Wakil Ketua DPRD DKI, Mohamad Taufik, menjawab pertanyaan wartawan saat tiba di Gedung KPK, Jakarta, 11 April 2016. Ia dimintai keterangannya sebagai saksi terkait kasus dugaan suap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi DKI Jakarta 2015-2035. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Badan Legislasi DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik dan Wakil Baleg DPRD DKI Jakarta Merry Hotma ke luar hampir bersamaan dari ruang pemeriksaan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Keduanya baru saja diperiksa sebagai saksi untuk Kedua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi terkait dengan pembahasan suap Raperda reklamasi.

Merry yang ke luar lebih dulu mengucap syukur atas selesainya pemeriksaan yang dilakoninya hari ini. "Alhamdulillah," ucap politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu.

Kepada awak media, ia mengatakan dicecar 23 pertanyaan oleh penyidik lembaga antirasuah. "Ditanya tentang pasal-pasal dan mekanisme," ucap dia. Merry berada di ruang pemeriksaan sejak jam 9 pagi hingga jam setengah 7 malam.

Lewat jam 7 malam, giliran Taufik yang ke luar dari ruang periksa. Berbeda dengan Merry, Taufik tak banyak omong. Ia hanya mengatakan, "Ditanya seputar pembahasan (Raperda)." Selanjutnya ia tak menjawab pertanyaan lain dan masuk mobil.

Selain keduanya, hari ini penyidik Lembaga Antirasuah juga memeriksa Kasubag Raperda DPRD DKI Jakarta Dameria Hutagalung dan Nono Sampono, anggota DPD RI Periode 2014-2019 sekaligus Presiden Direktur PT Kapuk Naga Indah. Mereka semua diperiksa untuk menjadi saksi bagi Sanusi.

Sanusi ditangkap penyidik KPK saat operasi tangkap tangan pada Kamis, 31 Maret 2016. Ia diduga menerima suap dari bos Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja untuk memuluskan pembahasan Raperda zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta Raperda tata ruang pantai Utara Jakarta.

Dalam operasi itu, KPK menentukan 3 tersangka. Mereka adalah Sanusi, Ariesman, dan karyawan Podomoro yang diduga menjadi perantara, yaitu Trinanda Prihantoro. Pada saat operasi, KPK berhasil menyita duit Rp 2 miliar.

MAYA AYU PUSPITASARI

Berita terkait

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

2 jam lalu

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

7 jam lalu

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

Modus penyalahgunaan dana BOS terbanyak adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, yang mencapai 31 persen.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

15 jam lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

16 jam lalu

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

Dua rutan KPK, Rutan Pomdam Jaya Guntur dan Rutan Puspomal, dihentikan aktivitasnya buntut 66 pegawai dipecat karena pungli

Baca Selengkapnya

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

18 jam lalu

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan penyidikan dan penyelidikan kasus korupsi tetap berjalan di tengah konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho

Baca Selengkapnya

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

18 jam lalu

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan tidak ada intervensi dari Mabes Polri dalam kasus eks Wamenkumham Eddy Hiariej

Baca Selengkapnya

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

21 jam lalu

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

KPK memeriksa 15 ASN untuk mendalami keterlibatan Bupati Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor dalam dugaan korupsi di BPPD Kabupaten Sidoarjo

Baca Selengkapnya

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

1 hari lalu

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak membantah ada tekanan dari Mabes Polri sehingga belum menerbitkan sprindik baru untuk Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

1 hari lalu

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

KPK akan menyempurnakan proses administrasi sebelum menerbitkan sprindik baru untuk eks Wamenkumham Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

1 hari lalu

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.

Baca Selengkapnya