Pencarian Produk Hukum untuk Haluan Negara
Senin, 18 April 2016 14:36 WIB
INFO MPR - Dalam pencarian model haluan negara yang sesuai dengan kebutuhan dan zaman, Majelis Permusyawaratan Rayat (MPR) terbuka dengan berbagai aspirasi yang masuk. “Seperti apa, bagaimana produk hukumnya, dan apa sanksi bila presiden dan kepala daerah tidak menjalankan haluan negara, MPR mendiskusikan masalah itu dengan menggelar focus group discussion (FGD). MPR akan melaksanakan FGD di 33 provinsi," ujar Zulkifli Hasan dalam sambutan FGD di Pangkal Pinang, Bangka Belitung, 18 April 2016.
Dalam FGD tersebut, para akademikus, anggota MPR, dan kepala daerah diminta saran dan pendapat soal haluan negara yang akan digunakan oleh pemerintah pada periode mendatang. “Kami mendiskusikan secara mendalam untuk mendapat masukan yang konkret,” ucap wakil rakyat asal Lampung ini.
Zulkifli mengungkapkan, keinginan menghidupkan haluan negara model GBHN adalah rekomendasi MPR Periode 2009-2014. “Keinginan menghidupkan haluan negara model GBHN juga muncul dari aspirasi masyarakat yang sering mendatangi pemimpin MPR,” tutur Zulkifli.
Menurut Zulkifli, haluan negara yang kelak dijadikan panduan pembangunan harus memuat semua bidang yang sifatnya jelas dan komprehensif. Ia menambahkan, dalam haluan negara tersebut, harus dimuat wawasan kebangsaan agar karakter kebangsaan masyarakat semakin kuat. “Hal Ini penting,” ucapnya. (*)
