TEMPO.CO, Bandung - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawangsa mengatakan tahun ini akan menambah penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH). Pada 2015 lalu, kata dia, jangkauan penerima bansos hanya mencakup 3,5 juta penerima, sementara tahun ini targetnya meningkat menjadi 6 juta penerima.

"Itu setara dengan 11 persen masyarakat dengan status sosial ekonomi terendah jadi ini adalah new inisiatif PKH yang tidak hanya menyasar basis lansia kurang mampu di atas 70 tahun," kata dia kepada wartawan seusai memimpin rapat koordinasi Kemensos di hotel Savoy Homman, Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Rabu, 13 April 2016.

Menurut Khofifah, khusus penerima bansos lansia kurang mampu di atas 70 tahun, bakal mengalami peningkatan mencapai 125 ribu Keluarga Sangat Miskin (KSM). "Tahun kemarin kita baru bisa support bansos mereka tiap bulan 200 ribu mereka baru 29 ribu yang mendapatkan bansos lansia," katanya.

Kemudian untuk penerima bansos dengan kategori penyandang disabilitas berat, tiap bulannya, Kemensos akan menggelontorkan bantuan senilai Rp 300 ribu per orang. Bantuan itu akan mulai digulirkan pada Juni 2016 mendatang. "Tahun kemarin baru mensasar 22 ribu, tahun ini kita akan mengcover 163 ribu penyandang disabilitas berat," ucap dia.

Adapun proses pencairannya, dana bansos akan diterima KSM, dengan durasi waktu 4 bulan sekali. Jadi dalam kurun waktu satu tahun Kemensos hanya menyalurkan bansos sebanyak 3 kali pencairan. Untuk penyandang disabilitas berat akan mendapatkan bansos sebesar Rp 1,2 juta per 4 bulan, sementara untuk lansia di atas 70 tahun akan mendapat bansos sebesar Rp 800 ribu per 4 bulan sekali.

Khofifah pun mengakui ihwal sinergisitas yang masih belum padu antara pemerintah pusat dengan daerah. Hal ini, kata dia, menyebabkan dana bansos kurang bisa dimaksimalkan dengan sebagaimana mestinya. Musababnya, kata dia, tugas Dinas Sosial di Kabupaten/Kota banyak melakukan fungsi lain sehingga strukturnya tidak support. Semisal, beberapa daerah tertentu yang menyatukan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) bidang sosial dengan bidang kependudukan atau yang lainnya.

"Hemat saya ini pemerintah pusat memberikan support bansos macam-macam termasuk di dalamnya program subsidi pangan lewat rastra atau raskin Rp 21,8 triliun. Lalu PKH Rp 99,8 triliun diluar dari Rutilahu, Kube dan yang lainnya. Kalau satruktur di bawah (Dinsos) tidak single function ya memang tidak support, kasihan mereka," katanya.

AMINUDDIN