Harry Azhar Azis, Politikus yang Suka 'Melawan' Pemerintah  

Reporter

Rabu, 13 April 2016 19:21 WIB

Harry Azhar Azis. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis menjadi sorotan setelah namanya muncul dalam daftar klien Mossack Fonseca, firma hukum asal Panama yang dalam dua pekan terakhir menjadi perhatian dunia karena berkas internal mereka bocor ke publik. Dalam bocoran dokumen yang dikenal dengan sebutan Panama Papers itu, Harry tercatat mendirikan Sheng Yue International Limited, perusahaan cangkang, di British Virgin Islands (BVI).

Banyak kalangan, dari pegiat transparansi pemerintahan, antikorupsi, hingga akademikus, mendesak Ketua BPK periode 2014-2019 ini mundur. Namun Harry malah menantang mereka yang menuntut orang tidak bersalah itu yang salah.

Sikap melawan pemerintah itu sudah menjadi kebiasaan Harry sejak duduk di bangku DPR. Dari awal terpilih, pria kelahiran Tanjung Pinang, 25 April 1956, itu selalu tidak jauh dari komisi yang membidangi keuangan negara. Komisi Keuangan dan Badan Anggaran jadi “makanan sehari-hari” suami Amanah Abdulkadi tersebut.

Baca Juga: Nada Tinggi Ketua BPK Soal Panama Papers: Saya Tak Salah!

Anggota Partai Golkar itu pernah langsung mengkritik wewenang komisi rasuah. Sewaktu menjabat Wakil Ketua Komisi XI DPR, Harry menolak usulan penambahan kewenangan KPK dalam RUU Pencucian Uang, terutama dalam aturan pemberian laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Wewenang itu hanya ada pada dua lembaga, yakni kejaksaan dan kepolisian. Kalau diberikan kepada KPK, masyarakat akan semakin tidak percaya kepada dua institusi itu," ujarnya pada 25 Agustus 2010.

Dalam kesempatan lain, Harry, yang memiliki harta kekayaan Rp 9,9 miliar, menyindir Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Waktu itu, 1 Mei 2014, SBY baru saja memberikan pidato target ekonomi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan. Wakil Ketua Komisi Anggaran dari Partai Golkar, Harry Azhar Azis, mengatakan SBY tidak bisa memaksakan target pembangunan untuk tahun depan. "Dia tak bisa lagi ambisius. Pada 2015, dia sudah bukan lagi presiden," katanya.

Sebelum aktif di dunia politik, Harry pernah menjadi dosen di beberapa universitas. Antara lain Universitas Tarumanagara, Universitas UPN Veteran, dan Universitas Indonesia.

Evan | PDAT Sumber Diolah Tempo

Berita terkait

Begini Jawaban BRIN soal Perintah Pengosongan Rumah Dinas di Puspitek Serpong

2 hari lalu

Begini Jawaban BRIN soal Perintah Pengosongan Rumah Dinas di Puspitek Serpong

Manajemen BRIN angkat bicara soal adanya perintah pengosongan rumah dinas di Puspitek, Serpong, Tangerang Selatan.

Baca Selengkapnya

Persidangan Panama Papers Dimulai Delapan Tahun setelah Skandal Pajak Terungkap

24 hari lalu

Persidangan Panama Papers Dimulai Delapan Tahun setelah Skandal Pajak Terungkap

Sekitar 27 orang akan diadili pada Senin 8 April 2024 atas tuduhan pencucian uang sehubungan dengan skandal penghindaran pajak Panama Papers.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK

37 hari lalu

Anggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK

Program rice cooker gratis merupakan proyek hibah untuk rumah tangga yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2023.

Baca Selengkapnya

Terpopuler Bisnis: Maksud PUPR Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Kereta Ekonomi Generasi Baru

40 hari lalu

Terpopuler Bisnis: Maksud PUPR Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Kereta Ekonomi Generasi Baru

Berita terpopuler ekonomi bisnis sepanjang Jumat, 22 Maret 2024 yakni maksud PUPR sebut pembangunan IKN gerudukan dan was-was diperiksa BPK.

Baca Selengkapnya

Terkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022

41 hari lalu

Terkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022

KPU menyatakan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) unggul dalam Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN sejak 2022, Ini Hasilnya

41 hari lalu

BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN sejak 2022, Ini Hasilnya

Pembangunan IKN di Kalimantan Timur yang dilakukan besar-besaran dan berkejaran dengan waktu,

Baca Selengkapnya

Terkini: PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, KFC dan Burger King hingga Popeyes Tebar Promo Paket Berbuka Puasa

41 hari lalu

Terkini: PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, KFC dan Burger King hingga Popeyes Tebar Promo Paket Berbuka Puasa

Direktur Bina Penataan Bangunan Kementerian PUPR Cakra Nagara mengatakan pembangunan IKN dilakukan gerudukan dan khawatir dengan pemeriksaan BPK.

Baca Selengkapnya

Pembangunan Infrastruktur di IKN Telan Biaya Rp 68 Triliun, PUPR Mengaku Was-was dengan Audit BPK

41 hari lalu

Pembangunan Infrastruktur di IKN Telan Biaya Rp 68 Triliun, PUPR Mengaku Was-was dengan Audit BPK

Kementerian PUPR mengaku was-was dengan audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) soal pembangungan Ibu Kota Nusantara atau IKN.

Baca Selengkapnya

PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Apa Maksudnya?

41 hari lalu

PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Apa Maksudnya?

Direktur Bina Penataan Bangunan, PUPR, mengatakan pembangunan IKN dilakukan secara gerudukan dan khawatir dengan pemeriksaan BPK.

Baca Selengkapnya

Kasus Suap Audit di Sorong, KPK Limpahkan Berkas Perkara Tiga Pejabat BPK ke Pengadilan Tipikor

42 hari lalu

Kasus Suap Audit di Sorong, KPK Limpahkan Berkas Perkara Tiga Pejabat BPK ke Pengadilan Tipikor

KPK telah melimpahkan berkas perkara tiga pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Papua Barat selaku penerima suap

Baca Selengkapnya