INFO NASIONAL - Menindaklanjuti kunjungan Presiden Joko Widodo ke Kalimantan Utara dalam rangka peresmian Bandara Internasional Juwata, Kota Tarakan, Maret 2016, Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie melakukan audiensi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Jakarta, Rabu 13 April 2016. Pertemuan difokuskan pada usulan dan program prioritas infrastruktur di Kalimantan Utara, termasuk di dalamnya pengembangan Kota Mandiri Tanjung Selor.

Setidaknya ada 10 usulan proyek prioritas yang diajukan Gubernur Kalimantan Utara. Pertama, pembangunan pusat pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara yang berwawasan lingkungan (green city). Konsep green city atau eco city yang diusung memperhatikan penggunaan energi terbarukan, penghijauan di seluruh elemen kota, pemanfaatan air terbarukan, sistem transportasi publik, sistem pembuangan air kotor komunal ramah lingkungan, penanganan sampah terpadu, penggunaan material green labels untuk konstruksi, serta penerapan green street dengan konsep zero run off. Konsep ini menggunakan sumur resapan, kolam, atau danau buatan untuk menampung air permukaan sehingga seluruh air hujan dapat terserap ke dalam tanah.

Usulan proyek berikutnya adalah pembangunan ring road Kota Tanjung Selor, sistem pengendalian banjir, pembangunan jalan menuju Kawasan Industri Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning dengan panjang 92,2 kilometer, peningkatan status jalan nasional menjadi jalan provinsi di kawasan Bandara Tanjung Selor, pembangunan perumahan untuk masyarakat dan Polri, serta pembangunan Jaringan Irigasi Sumber Daya Air (SDA) Kalimantan Utara untuk mendukung food estate seluas 50.000 hektare di Kabupaten Bulungan. Proyek berikutnya yang diusulkan adalah dukungan sanitasi dan penyediaan kebutuhan air minum pada pulau terluar, pembentukan Balai Jalan Jembatan, dan pembentukan Balai SDA.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono menyambut baik usulan tersebut dan akan berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. “Kami mendukung program tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Apabila di luar tupoksi kami, harus ada penugasan dan dikuatkan dengan Instruksi Presiden (Inpres),” ujarnya.

Basuki mengakui selama ini Kementerian telah memiliki Program 100-0-100, yaitu peningkatan sanitasi sebesar 100 persen, pengurangan daerah kumuh sampai dengan nol persen, dan penyediaan air minum sebesar 100 persen. “Jadi, untuk program yang terkait dengan sanitasi, irigasi, dan air minum, sudah selaras dengan tupoksi kami,” ujarnya melanjutkan.

Irianto Lambrie mengatakan Kalimantan Utara yang merupakan provinsi baru sebagai wilayah pemekaran Kalimantan Timur mengharap dukungan dari pemerintah Pusat. “Terlebih lagi Tanjung Selor sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Utara telah ditetapkan sebagai model atau percontohan pembangunan kota baru di Indonesia. Rencana tersebut telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019,” ujarnya.

Menindaklanjuti usulan ini, Irianto juga akan beraudiensi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Sekretariat Kabinet. “Saya berharap pengembangan Kota Mandiri Tanjung Selor dapat terealisasi mulai tahun 2017,” katanya. (*)