TEMPO Interaktif, Jakarta:Jumlah orang kelaparan di Indonesia saat ini mencapai 40 juta orang. Hal ini diungkapkan oleh Bishow B. Parajuli, Deputy Country Director dari United Nation World Food Programme. Menurutnya angka 40 juta orang ini merupakan 17% dari jumlah penduduk Indonesia. “Sebenarnya makanan di Indonesia cukup namun mereka tidak mepunyai uang cukup untuk membeli makanan,” ujar Bishow kepada Tempo News Room, di sela-sela Rapat Koordinasi Nasional Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat, di NAM Centre, Kemayoran, Jakarta, Senin, 15 April 2002. Hal senada juga diungkapkan oleh seorang pembicara dari Departemen Kesehatan yang mengatakan bahwa saat ini ada sekitar 100 juta penderita Anemia di Indonesia karena kekurangan gizi. Pada kesempatan itu, Dr Ir Taufik Hanafi yang mewakili Deputi Sumber Daya Manusia dan Kebuyaan, Bappenas, mengatakan, “Saat ini Indonesia menduduki urutan 102 setingkat dibawah Vietnam dari 162 negara, dalam peringkat IPM(indeks pembangunan manusia).” Indikator yang dipakai dalam peringkat IPM adalah pendidikan, kesehatan dan pendapatan per kapita. Selain itu, menurut Taufik, Indonesia menduduki urutan 38 dalam peringkat IKM (indeks kemiskinan manusia) dengan indikator peluang bertahan hidup hingga 40 tahan, angka buta huruf, penduduk tanpa akses air bersih dan fasilitas kesehatan serta kurang gizi pada balita. Taufik mengatakan bahwa program JPS (jaring pengaman sosial) yang selam ini dilakukan, dinilai cukup berhasil. Hal ini dapat dilihat dari indikator penduduk yang kekurangan gizi pada tahun 1996 sebanyak 30% dan pada tahun 1999 meningkat menjadi 26%, “Padahal tahun 1997 ada krisis,” ujar Taufik. Namun yang menjadi masalah dana JPS banyak bersumber dari pinjaman luar negeri.”Saat ini kita mengurangi pinjaman luar negeri.” Ujar Taufik. Menurutnya sumber dana yang selama ini didapat dari luar negeri diharapkan dapat ditutup dari dana dalam negeri terutama daerah. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Yusuf Kalla, mengatakan sumber dana untuk perbaikan gizi dari masyarakat. “Intinya bagaimana kementerian (Kesra) mencapai tujuan itu (perbaikan pangan).” Menurut Yusuf, perbaikin gizi berhubungan dengan perbaikan ekonomi. ”Kalau ekonomi baik otomatis gizi baik.” Yusuf juga mengatakan selama ini target penyaluran sumbangan diprioritaskan untuk tindakan darurat bagi pengungsi. ”Sekarang tindakan darurat harus berakhir kembali ke normal, dari darurat ke normal seperti apa perbaikan gizinya,” ujar Yusuf. (Priandono-Tempo News Room)