Konsep Kota Serang Diusulkan ke Departemen Dalam Negeri

Reporter

Editor

Selasa, 4 April 2006 21:31 WIB

TEMPO Interaktif, Serang: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang mengirimkan usulan pembentukan Pemerintah Kota Serang ke Departemen Dalam Negeri. Usulan ini merupakan keinginan masyarakat perlunya pemekaran wilayah Kabupaten Serang, setelah daerah ini menjadi Ibu Kota Provinsi Banten.Ketua DPRD Serang, Hasan Maksudi, mengatakan, usulan pembentukan Kota Serang dikirim setelah pihaknya rampung menyusun berbagai persyaratan terbentuknya pemerintah kota. "Kami berharap usulan itu cempat direspons Depdagri," katanya Selasa ini.Hasan mengatakan, dari draf usulan yang dikirim ke Departemen Dalam Negeri tidak menutup kemungkinan Kabupaten Serang dibagi menjadi tiga wilayah administratif, yaitu Kota Serang, Kabupaten Serang Barat dan Kabupaten Serang Timur.Untuk tahap pertama, usulan lebih ditekankan kepada pembentukan Kota Serang sebagai antisipasi perkembangan kota yang semakin pesat. Menurutnya, usulan pemerintah kota sesuai dengan otonomi daerah yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.Di tempat terpisah, Ketua Komisi Pemerintahan DPRD Serang, Hafifi, mendukung pembentukan Kota Serang yang merupakan usulan dari masyarakat. Usulan itu dinilai wajar karena selama ini pembangunan di Kabupaten Serang lamban dan tidak menyentuh kepentingan masyarakat secara keseluruhan.Dia mencontohkan warga Desa Kesambiroyok, Kecamatan Anyer yang berbatasan dengan Kota Madya Cilegon belum lama ini meminta untuk bergabung dengan Cilegon. Hal serupa terjadi pada Bojanegara dan Keramatwatu. Semunya merupakan daerah perbatasan."Wajar saja masyarakat minta bergabung dengan Cilegon. Pasalnya, mereka melihat daerah perbatasan Cilegon memiliki sarana dan prasarana yang bagus seperti jalan, pembangunan sekolah dan sarana kesehatan. Sedangkan jalan di wilayah Serang justru hancur," kata Hafifi. Faidil Akbar

Berita terkait

Kisah Ki Hadjar Dewantara Sebelum Jadi Bapak Pendidikan: Wartawan Kritis Musuh Belanda

7 jam lalu

Kisah Ki Hadjar Dewantara Sebelum Jadi Bapak Pendidikan: Wartawan Kritis Musuh Belanda

Sebelum memperjuangkan pendidikan, Ki Hadjar Dewantara adalah wartawan kritis kepada pemerintah kolonial. Ia pun pernah menghajar orang Belanda.

Baca Selengkapnya

Makna Logo Pendidikan Tut Wuri Handayani, Ada Belencong Garuda

7 jam lalu

Makna Logo Pendidikan Tut Wuri Handayani, Ada Belencong Garuda

Makna mendalam dibalik logo pendidikan Indonesia, Tut Wuri Handayani

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

15 jam lalu

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

Modus penyalahgunaan dana BOS terbanyak adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, yang mencapai 31 persen.

Baca Selengkapnya

Politikus di Rusia Diguncang Silang Pendapat soal Isu Gay

21 jam lalu

Politikus di Rusia Diguncang Silang Pendapat soal Isu Gay

Alexandr Khinstein menilai politikus yang bertugas di lembaga pendidikan atau anak-anak tak boleh penyuka sesama jenis atau gay.

Baca Selengkapnya

Profil Kota Ternate, Berdiri Sejak 27 April 1999 Sesuai UU Otonomi Daerah

4 hari lalu

Profil Kota Ternate, Berdiri Sejak 27 April 1999 Sesuai UU Otonomi Daerah

Hari ini, 27 April 1999, adalah berdirinya Kota Ternate berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.

Baca Selengkapnya

USAID Kerja Sama dengan Unhas, ITB dan Binus

5 hari lalu

USAID Kerja Sama dengan Unhas, ITB dan Binus

Program USAID ini untuk mempertemukan pimpinan universitas, mitra industri, dan pejabat pemerintah

Baca Selengkapnya

Gibran Dorong Program CSR Lebih Banyak Diarahkan ke Sekolah-Sekolah

5 hari lalu

Gibran Dorong Program CSR Lebih Banyak Diarahkan ke Sekolah-Sekolah

Gibran mengatakan para penerima sepatu gratis itu sebagian besar memang penerima program Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta.

Baca Selengkapnya

KPPU: Penegakan Hukum Pinjol Pendidikan Masih Tahap Penyelidikan Awal

5 hari lalu

KPPU: Penegakan Hukum Pinjol Pendidikan Masih Tahap Penyelidikan Awal

Pada Februari 2024, KPPU menyatakan memanggil empat perusahaan pinjol yang berikan pinjaman pendidikan kepada mahasiswa.

Baca Selengkapnya

Istana Pastikan Jokowi Tak Hadiri Penyematan Satyalencana kepada Gibran hingga Bobby

7 hari lalu

Istana Pastikan Jokowi Tak Hadiri Penyematan Satyalencana kepada Gibran hingga Bobby

Istana Kepresidenan memastikan Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak akan hadir dalam Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) XXVIII

Baca Selengkapnya

Kemendikbudristek Buka Pendaftaran Calon Pendidik Tetap di Malaysia

11 hari lalu

Kemendikbudristek Buka Pendaftaran Calon Pendidik Tetap di Malaysia

Tenaga pendidik akan ditempatkan Kemendikbudristek di CLC yang berlokasi di perkebunan atau ladang dengan masa penugasan selama 2 tahun.

Baca Selengkapnya