Sumatera Selatan Tambah Satu Kabupaten Baru

Reporter

Editor

Selasa, 4 April 2006 14:05 WIB

TEMPO Interaktif, Palembang:Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus memekarkan status administrasi daerah, yaitu pembentukan kabupaten baru: Kabupaten Empat Lawang. Dengan demikian provinsi ini memiliki sebanyak 14 kabupaten dan kota.Proses pembentukan Kabupaten Baru sudah pada penentuan letak ibu kota kabupaten. Pilihannya adalah Pendopo atau di Tebingtinggi. "Kemungkinan ibu kotanya Tebingtinggi," kata Ketua DPRD Sumatera Selatan, Zamzami Ahmad, Selasa siang.Menurut dia, perdebatan daerah mana yang menjadi ibu kota hampir final. Sebab, pembetukan kabupaten ini merupakan usulan Dewan Lahat bahwa Kabupaten Empat Lawang dengan Ibu Kota Tebingtinggi. “Jadi keputusannya itu legal dan resmi,” ujar Samsami.Secara historis, katanya, Tebingtinggi masuk Kawedanaan Lintang Empat Lawang sama dan sebangun dengan Tebingtinggi. Pusat kota kewedanaan ketika itu Tebingtinggi.Kabupaten Empat Lawang merupakan pemekaran dari kabupaten induk, Kabupaten Lahat. Nantinya kabupaten ini memiliki luas 203.854 hektare, meliputi enam kecamatan yaitu Kecamatan Ulu Musi, Kecamatan Lintang Kanan, Kecamatan Pendopo, Kecamatan Muara Pinang, Kecamatan Talang Padang dan Kecamatan Tebing Tinggi. Jumlah penduduk sekitar 199.622 jiwa.Arif Ardiansyah

Berita terkait

Perlunya Contoh Orang Tua dan Guru dalam Pendidikan Karakter Anak

10 jam lalu

Perlunya Contoh Orang Tua dan Guru dalam Pendidikan Karakter Anak

Psikolog menyebut pendidikan karakter perlu contoh nyata dari orang tua dan guru kepada anak karena beguna dalam kehidupan sehari-hari.

Baca Selengkapnya

Mayoritas Gaji Dosen di Bawah Rp 3 Juta, SPK: 76 Persen Terpaksa Kerja Sampingan

11 jam lalu

Mayoritas Gaji Dosen di Bawah Rp 3 Juta, SPK: 76 Persen Terpaksa Kerja Sampingan

Hasil riset Serikat Pekerja Kampus: sebagian besar dosen terpaksa kerja sampingan karena gaji dosen masih banyak yang di bawah Rp 3 juta.

Baca Selengkapnya

Kisah Ki Hadjar Dewantara Sebelum Jadi Bapak Pendidikan: Wartawan Kritis Musuh Belanda

1 hari lalu

Kisah Ki Hadjar Dewantara Sebelum Jadi Bapak Pendidikan: Wartawan Kritis Musuh Belanda

Sebelum memperjuangkan pendidikan, Ki Hadjar Dewantara adalah wartawan kritis kepada pemerintah kolonial. Ia pun pernah menghajar orang Belanda.

Baca Selengkapnya

Makna Logo Pendidikan Tut Wuri Handayani, Ada Belencong Garuda

1 hari lalu

Makna Logo Pendidikan Tut Wuri Handayani, Ada Belencong Garuda

Makna mendalam dibalik logo pendidikan Indonesia, Tut Wuri Handayani

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

1 hari lalu

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

Modus penyalahgunaan dana BOS terbanyak adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, yang mencapai 31 persen.

Baca Selengkapnya

Politikus di Rusia Diguncang Silang Pendapat soal Isu Gay

1 hari lalu

Politikus di Rusia Diguncang Silang Pendapat soal Isu Gay

Alexandr Khinstein menilai politikus yang bertugas di lembaga pendidikan atau anak-anak tak boleh penyuka sesama jenis atau gay.

Baca Selengkapnya

Profil Kota Ternate, Berdiri Sejak 27 April 1999 Sesuai UU Otonomi Daerah

5 hari lalu

Profil Kota Ternate, Berdiri Sejak 27 April 1999 Sesuai UU Otonomi Daerah

Hari ini, 27 April 1999, adalah berdirinya Kota Ternate berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.

Baca Selengkapnya

USAID Kerja Sama dengan Unhas, ITB dan Binus

5 hari lalu

USAID Kerja Sama dengan Unhas, ITB dan Binus

Program USAID ini untuk mempertemukan pimpinan universitas, mitra industri, dan pejabat pemerintah

Baca Selengkapnya

Gibran Dorong Program CSR Lebih Banyak Diarahkan ke Sekolah-Sekolah

6 hari lalu

Gibran Dorong Program CSR Lebih Banyak Diarahkan ke Sekolah-Sekolah

Gibran mengatakan para penerima sepatu gratis itu sebagian besar memang penerima program Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta.

Baca Selengkapnya

KPPU: Penegakan Hukum Pinjol Pendidikan Masih Tahap Penyelidikan Awal

6 hari lalu

KPPU: Penegakan Hukum Pinjol Pendidikan Masih Tahap Penyelidikan Awal

Pada Februari 2024, KPPU menyatakan memanggil empat perusahaan pinjol yang berikan pinjaman pendidikan kepada mahasiswa.

Baca Selengkapnya