Ketua KPK, Agus Rahardjo didampingi Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang menyampaikan pernyataaan disela aksi membunyikan kentongan bersama Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi di gedung KPK, Jakarta, 16 Februari 2016. Dalam aksi tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil Antikorpsi mendesak pimpinan KPK untuk mengirimkan surat resmi yang menyatakan penolakan terhadap rencana pembahasan Revisi UU KPK oleh DPR RI. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO.CO, Medan - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Saut Situmorang mengatakan pihaknya aktif memantau tiga provinsi karena tingginya kasus-kasus korupsi. Tiga provinsi itu adalah Sumatera Utara, Riau, dan Banten.
Saut mencontohkan dua Gubernur Provinsi Sumatera Utara, Syamsul Arifin dan Gatot Pudjo Nugroho, yang berturut-turut menjadi tersangka korupsi. Pemimpin daerah di Riau juga ikut terjerat KPK. Adapun di Banten, sejak Gubernur Atut Chosiyah dan adiknya ditangkap KPK, pengembangan kasus korupsi di daerah tersebut terus didalami. "Tiga provinsi itu terus terang kami pantau. Untuk Sumatera Utara, saya berharap cukup dua gubernur yang ditangkap KPK," kata Saut di Medan, Rabu, 30 Maret 2016.
Menurut Saut, provinsi yang pejabatnya banyak tertangkap karena kasus korupsi menyebabkan rendahnya indeks pemberantasan korupsi Indonesia. "Jangan dikira perilaku korupsi pejabat daerah tak menyebabkan indeks pemberantasan korupsi kita rendah. Justru kalau gubernur, bupati, atau wali kota ditangkap karena korupsi itu dipantau oleh negara luar," ujar Saut.
Setali tiga uang dengan Sumatera Utara, menurut Saut, dua Gubernur Riau terjerat kasus korupsi juga. "Ini bisa juga ketiga kalinya gubernur di sana terjerat korupsi. Namun saya harap Gubernur Sumatera Utara tidak terjerat korupsi lagi. Malu saya sebagai orang Sumatera Utara," tutur Saut.
Saut Situmorang dan Basaria Panjaitan berada di Medan sebagai pembicara seminar bertajuk “Pencegahan Korupsi Sejak Dini yang diadakan Pusat Monitoring Hukum dan Politik bersama Medan Jurnalis Club. Basaria menyampaikan bahwa KPK saat ini tengah mengembangkan gerakan Saya Perempuan Anti-Korupsi (SPAK).
Di hadapan Saut dan Basaria, pelaksana tugas Gubernur Sumatera Utara Tengku berjanji tak akan menjadi gubernur ketiga di Sumatera Utara yang tersandung kasus korupsi. "Insya Allah tidak ada lagi pejabat di Sumatera Utara yang tersandung kasus korupsi. Sumatera Utara akan bangkit jadi pelopor pencegahan korupsi dan transparan dalam pengelolaan keuangan dan anggaran," ucap Tengku Erry.
