La Nyalla Mattalitti memberikan sambutan setelah terpilih menjadi Ketua Umum PSSI periode 2015-2019 di Kongres Luar Biasa PSSI di Surabaya, 18 April 2015. ANTARA/Zabur Karuru
TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang mencari bukti keterlibatan Ketua Umum PSSI La Nyalla Mattalitti dalam kasus korupsi di proyek pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Airlangga, Surabaya. La Nyalla saat ini buron setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi dana hibah selaku Ketua Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur.
Pernyataan adanya penyelidikan atas jejak La Nyalla di proyek RS di Unair disampaikan Ketua KPK Agus Rahardjo di Auditorium KPK, Selasa, 29 Maret 2016. Dia merujuk kepada sejumlah penyidik KPK yang melakukan serangkaian penggeledahan di Surabaya dan Sidoarjo, Jawa Timur, dua hari belakangan.
"Teman-teman dari KPK ke sana untuk mencari petunjuk terkait dugaan itu," ujar Agus. Penggeledahan dilakukan di kantor Pemuda Pancasila Jawa Timur di Surabaya dan kantor PT Pembangunan Perumahan di Sidoarjo. (Baca: KPK Geledah Kantor PT PP Selama 12 Jam)
Selain Ketua Umum PSSI dan Ketua Kadin Jawa Timur, La Nyalla adalah Ketua Pemuda Pancasila Jawa Timur. Adapun penggeledahan di PT Pembangunan Perumahan terkait perusahaan milik Muchmudah, istri La Nyalla, yang menjadi pemenang tender dalam proyek pembangunan rumah sakit di Universitas Airlangga.
Agus menuturkan, La Nyalla sudah pernah dimintai keterangannya dalam kasus ini pada 11 Maret tahun lalu. "Dan dalam waktu yang tidak terlalu lama statusnya akan dinaikkan," ujarnya sambil menambahkan adanya kerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.
Kejati Jawa Timur telah lebih dulu menetapkan La Nyalla sebagai tersangka di kasus korupsi dana hibah Kadin Jawa Timur. Dalam kasus ini, La Nyalla disangka menggunakan dana hibah Rp 5,3 miliar untuk dibelikan saham perdana Bank Jatim pada 2012 yang menguntungkannya secara pribadi Rp 1,1 miliar.
Kasus itu sendiri merupakan lanjutan dari vonis bersalah yang sudah dijatuhkan kepada dua Wakil Ketua Kadin Jawa Timur dalam kasus dana hibah yang sama. Keduanya adalah Nelson Sembiring dan Diar Kusuma Putra yang dianggap terbukti merugikan negara hingga Rp 26 miliar.
