TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan pemerintah akan melawan tindakan yang akan dilakukan penyandera atau perompak yang menyandera 10 Warga Negara Indonesia.
"Apapun yang telah dilakukan, perampokan, penyanderaan, minta tebusan, ya kita lawan," kata Pramono di Kantor Presiden hari ini, Selasa, 29 Maret 2016.
Terkait kabar jika penyanderaan dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf, Pramono mengaku belum mau menyimpulkan. Menurut dia, pemerintah tetap menyebut kelompok itu sebagai perampok dan menggunakan orang yang disandera untuk bernegosiasi agar mendapat tebusan.
Menurut Pramono, Presiden Joko Widodo sudah meminta Kementerian Luar Negeri, TNI, dan Polri mengambil langkah-langkah menyelesaikan masalah tersebut. Koordinasi antara TNI, Polri, dan Kemlu sangat penting dilakukan agar keputusan yang diambil di lapangan tidak membahayakan para sandera.
Kementerian Luar Negeri, kata Pramono, juga sudah melakukan koordinasi dengan pemerintah Filipina untuk mengambil langkah yang diperlukan.
Sebelumnya, juru bicara Kementerian Luar Negeri, Arrmanatha Nasir, menuturkan pemilik kapal baru mengetahui adanya pembajakan tersebut setelah beberapa kali dihubungi orang yang mengaku dari kelompok Abu Sayyaf pada Sabtu, 26 Maret 2016.
"Yang dibajak dua kapal, yaitu kapal tunda Brahma 12 dan kapal tongkang Anand 12, yang membawa 7.000 ton batu bara dan sepuluh awak kapal," ucap Arrmanatha.
