TEMPO.CO, Jakarta -Komisi Pemberantasan Korupsi berjanji bakal menyelidiki dugaan penyimpangan pada dua kasus yang melibatkan PT Pertamina(Persero). Komitmen ditegaskan Ketua KPK Agus Rahardjo pasca pertemuannya dengan jajaran direksi Pertamina Kamis lalu.

Agus berjanji bakal menerjunkan satuan tugas khusus untuk pengawasan Pertamina. Tugas tim tidak jauh berbeda dengan satuan tugas khusus pengawasan tata niaga beras yang dibentuk KPK tahun lalu. "Banyak hal dari pertamina yang perlu pendampingan dan terobosan," ujar Agus di gedung KPK pada Kamis, 24 Maret 2016.

Kasus yang diselidiki antara lain dugaan penyimpangan melalui kebocoran informasi rencana pengadaan minyak oleh Pertamina Energy Trading Limited (Petral), anak usaha Pertamina. Hasil pemeriksaaan lembaga independen Korda Mentha menyebut informasi bocor dari empat manajer Petral ke pihak luar yakni Global Energy Resouces Pte Ltd dan Veritaoil Pte Ltd. Penyimpangan turut menguntungkan jaringan mafia minyak melalui perolehan kontrak senilai US$ 18 miliar atau sekitar Rp 250 triliun selama tahun 2012-2014.

Pertamina diketahui telah menyerahkan dokumen audit ke KPK pada pertengahan November 2015 lalu. Namun hingga kini, Komisi belum menetapkan satu pun tersangka. Agus mengemukakan penyelidikan masih dalam tahap pemeriksaan sejumlah saksi.

"Sudah banyak yang diperiksa. Saya tidak tahu berapa yang dipanggil," ujar Agus.

KPK juga menengarai potensi rasuah dari kebuntuan negosiasi antara PT Pertamina dengan PT Orbit Terminal Merak. Pertamina diketahui ogah membayar biaya sewa terminal BBM ke PT Orbit lantaran klausul seperti harga dan toleransi kehilangan (losses) BBM dianggap tidak wajar. Saat ini Pertamina tengah menunggu penilaian Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan(BPKP) untuk menentukan sikap.

Agus mengatakan pengusutan tetap berkoordinasi dengan BPKP. Lembaganya juga bakal memberi rekomendasi terbaik agar kebuntuan negosiasi kedua belah pihak terpecahkan. "Di Merak itu akan segera kami tindak lanjuti," ujar Agus.

ROBBY IRFANY | ARIEF HIDAYAT