TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat hukum tata negara, Margarito Kamis mengatakan pasca konflik kasus kapal coastguard Cina di perairan Natuna, pemerintah perlu menambah kekuatan alat utama sistem persenjataan (alutsista). "Perlu ditambah kekuatannya, karena kalau Anda tidak punya kekuatan maka tidak akan diperhitungkan orang," ujar dia, di sela acara Dialog Publik, di Balai Sarwono, Jakarta, Kamis, 24 Maret 2016.

Margarito berujar, pemerintah harus merespon kejadian tersebut dengan tepat dan terukur, dengan tujuan membuat Cina menghargai kedaulatan Indonesia. "Cina anggaran alutsistanya begitu besar dibanding kita, tapi kita harus pastikan kita punya harga diri," ucapnya.

Menurut dia, kasus ini tak bisa dianggap sepele dan membutuhkan penanganan tepat. Sehingga, menurut Margarito dibutuhkan penegakan wilayah hukum, yang tak lagi menjadi ranah Kementerian Kelautan Perikanan, melainkan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan. "Tidak tepat kalau diurus oleh KKP, Cina di sini merasa dia kuat makanya main tabrak aja," ucapnya.

Margarito pun menyesalkan respon Cina yang justru meminta pembebasan awak coasguard nya pasca kejadian itu. Dia pun menilai tepat nota protes yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri untuk menyikapi hal ini. "Cina harus paham itu teritorial Indonesia."

Kasus kapal coastguard Cina berawal ketika pihak Indonesia melakukan penangkapan kapal nelayan Cina yang melakukan illegal fishing di perairan Natuna pada sabtu pekan lalu. Saat itu KP Hiu milik Kementerian Kaluatan dan Perikanan menangkap KM Kway Fey 10078. Pangkapan KM Kway Fey itu ternyata mengalami gangguan karena kapal coastguard Cina sengaja menabrak KM Kway Fey 10078. Diduga hal itu dilakukan untuk mempersulit KP Hiu menarik KM Kway Fey.

Menteri Kalautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti pun langsung bereaksi keras terhadap aksi coasguard Cina tersebut. Kementerian Luar Negeri sejauh ini juga telah memanggil Kuasa Usaha Sementara Kedutaan Besar Cina di Jakarta Senin lalu. Selanjutnya, Menteri Luar Negeri Retno L. Marsudi juga menyampaikan sikap Indonesia yang protes terhadap pelanggaran yang dilakukan pihak Cina. Adapun protes itu menyangkut tiga hal, yaitu pelanggaran hak berdaulat dan yurisdiksi Indonesia di Zona Ekonomi Ekslusif dan di landas kontinen, pelanggaran terhadap upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat Indonesia di wilayah ZEE dan di landas kontinen Indonesia, dan pelanggaran terhadap kedaulatan laut teritorial Indonesia.

Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla saat ini sedang melakukan kunjungan kerja ke Hainan, Cina, sejak Selasa kemarin untuk menghadiri pertemuan 'Boao Forum for Asia Annual Conference' yang berlangsung hari ini. Namun, terdapat kemungkinan kunjungan itu juga digunakan Kalla untuk membahas kasus kapal coastguard Cina di perairan Natuna.

GHOIDA RAHMAH | AMIRULLAH