Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto berjalan meninggalkan gedung KPK, Jakarta, 4 Maret 2016. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO.CO, Jakarta - Bekas Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto mengaku tidak peduli meski adik kandungnya sedang diperiksa komisi antirasuah. Hal ini diutarakan Bambang ketika menjawab pertanyaan wartawan yang melihat kedatangannya ke KPK, Kamis, 24 Maret 2016. "Biarkan saja dia diperiksa," ujar Bambang kepada wartawan, Kamis, 24 Maret 2016.
Bambang mengaku hanya mampir ke bekas kantornya itu untuk membaca sesuatu di perpustakaan. "Ada yang mau saya baca di perpustakaan, kebetulan ada yang lagi saya pelajari," ujarnya.
Bambang yang saat itu memakai kemeja biru muda datang beberapa jam setelah adiknya, Haryadi Budi Kuncoro, masuk ke gedung KPK, pukul 10.00. Haryadi diperiksa sebagai saksi atas tindak pidana korupsi pengadaan quaycontainer di Pelindo II dengan tersangka R.J. Lino. Rabu, 16 Maret lalu, Haryadi datang juga sebagai saksi atas kasus yang sama.
Bambang membantah kedatangannya ke KPK untuk menemui Haryadi. Sebelumnya, Haryadi diduga turut membantu bekas Direktur Teknik PT Pelindo II Ferialdy Noerlan dalam pengadaan mobilecrane. Ferialdy sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut.
Hal itu dibenarkan Kepala Subdirektorat Tindak Pidana Pencucian Uang Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Mabes Polri Komisaris Besar Golkar Pangarso. "Ya, bersama-sama membantu Ferialdy. Kan, kalau di Tipikor tidak bisa sendiri, karena kan sistemnya," ujar Golkar pada 8 Maret lalu.
Haryadi ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik melakukan gelar perkara pada 8 Maret. Dari gelar perkara tersebut, penyidik menemukan dua alat bukti keterlibatan Haryadi. Proyek pengadaan mobilecrane diduga menyebabkan kerugian negara Rp 45,5 miliar. Sebab, pengadaannya dianggap tak sesuai perencanaan dan diduga ada markup anggaran.
Bekas Direktur Utama PT Pelindo II R.J. Lino membantah tuduhan itu. Dia mengklaim pengadaan sudah sesuai prosedur dan tidak ada korupsi atau penggelembungan harga dalam prosesnya. Saat ini, penyidik terus mengembangkan kasus ini berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan.
